NSI.com – WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, angkat bicara terkait rencana lelang terhadap 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 8-14 Desember 2022, dipublikasikan di situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat. Terkait kabar tak sedap tersebut, Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengatakan, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa, dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.
“NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gus Muhaimin, pada Selasa (6/12/2022).
Lebih lanjut Gus Muhaimin menambahkan, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta, yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik. Dilanjutkan Ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bahwa jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka ia khawatir akan menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. “Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang, yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua,” tegas Gus Muhaimin.
Ia pun mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait kabar dilelangnya Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya, serta memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing. “Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan, wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa” tutup legislator dapil Jawa Timur VIII ini mengakhiri pernyataannya. Editor : Redaksi NSI
