NSI.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok regulasi dan aturan serta proses administrasi untuk mewujudkan Ibu Kota Negara Nusantara menjadi Pemerintahan Daerah Khusus (Pedasus). “Pada saat ini memang pemerintah melalui Otorita IKN bersama dengan Kemendagri sedang terus intens melakukan langkah-langkah persiapan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah Khusus IKN yaitu, penyiapan regulasi dan aturan serta proses adminsitrasi,” kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik OIKN, Troy Pantouw saat dihubungi Jumat (25/4/2025).
Lanjut dikatakannya, ada 6 (enam) aspek penyelenggaraan Pemdasus yakni, kewenangan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik, dan daerah. OIKN saat ini tengah membahas pembagian wilayah dan penataan wilayah di Ibu Kota Nusantara. “Nanti outputnya adalah kodifikasi wilayah itu tahap pertama dilakukan atau pengkodean wilayah,” ujarnya.
Jika menjadi nanti resmi menjadi Pemdasus, maka IKN akan berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pemdasus IKN mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2023 tentang IKN, kekhususan yang dimaksud antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi dan kemudahan berusaha.
Kemudian, pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta pengembangan IKN dan daerah mitra IKN. Selain itu, Kepala dan Wakil OIKN akan diangkat oleh Presiden. “Berbeda dengan daerah lain mengikuti ketentuan UU Pemda, apa saja yang menjadi kekhususan? Satu, Kepala OIKN dan Wakil Kepala diangkat oleh presiden, kedua kepala dan wakil kepala setingkat menteri, memiliki kewenangan khusus berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2023” tutur Troy.
Lanjut ditambahkannya, OIKN masih menunggu keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota untuk menjalankan Pemdasus. Troy menuturkan hal ini merupakan wewenang Presiden Prabowo Subianto. “Kapan mulainya Pemdasus? Ini tetap menunggu Keppres tentang pemindahan ibu kota. Ini adalah wewenang presiden, kami enggak bisa menjawab kapan,” ucap Troy.
Adapun persiapan pembentukan Pemdasus IKN, sejalan ini seiring dilakukannya pembangunan infrastruktur fisik, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Pembangunan di IKN melibatkan tiga instansi, dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengerjakan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.
Sementara itu, OIKN mengerjakan pembangunan bersifat baru. Terkait hal ini, OIKN mengerjakan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif berserta huniannya di IKN. Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, agar pembangunan gedung-gedung yudikatif dan legislatif di IKN rampung 2028. Dengan begitu, Pemdasus IKN nantinya akan mendukung IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. “Ini sesuai instruksi Presiden Prabowo kepada Kepala OIKN untuk target menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif ini di tahun 2028,” jelas Troy.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
