Nusantara Satu Info
Nasional PEMILU

Ketua KPU Ungkap Ada Konsultan Pemilu Tawarkan Paket Sebar Hoaks 

Ketua KPU Hasyim Asyari. Foto istimewa.

NSI.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengungkap, ada lembaga konsultan pemenangan Pemilu, disinyalir  menawarkan programnya satu paket dengan penyebaran kabar bohong (hoaks) kepada kandidat. Namun, aktor intelektualnya masih sulit ditindak. Hal itu disampaikan Hasyim, ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional terkait pemilu dan media, yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di kampus universitas tersebut, Selasa (23/5/2023).

Hasyim awalnya menyampaikan bahwa UU Pemilu maupun UU Pilkada, melarang peserta pemilu menggunakan kekerasan fisik maupun verbal, sebagai instrumen untuk memenangkan pemilihan. Pelanggaran atas ketentuan tersebut masuk kategori pidana. Namun, penggunaan kekerasan fisik bisa dikatakan tidak ada di Indonesia. Sedangkan kekerasan verbal masih jamak dilakukan. Misalnya dalam bentuk penyebaran kabar bohong, konten fitnah, dan konten menyerang lawan politik.

Menurut Hasyim, salah satu faktor menyebabkan kekerasan verbal masih muncul, karena ada lembaga konsultan pemenangan pemilu menawarkan jasa tersebut. Lembaga itu menawarkan jasa penyebaran hoaks, baik untuk menyerang lawan maupun menaikkan citra diri, kepada para kandidat. “Sering kali dalam proposal-proposal yang ditawarkan kepada kandidat atau peserta pemilu, ada tawaran pakai hoaks atau tidak,” kata Hasyim, sembari menambahkan, “Kalau pakai hoaks, sekian biaya paketnya.  Kalau tidak pakai hoaks biayanya bisa berkurang,” ungkapnya.

Lanjut dikemukakan Hasyim, keberadaan lembaga konsultan pemenangan pemilu yang menawarkan jasa sebar hoaks itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. “Itu artinya apa, secara rasional kekerasan verbal menjadi pilihan rasional di dalam pemilu maupun pilkada,” katanya.

Masalahnya, lanjut Hasyim, penegakan hukum terhadap peserta pemilu menggunakan kekerasan verbal maupun hoaks, masih sulit dilakukan. Begitu pula terhadap aktor intelektualnya. Sanksi biasanya hanya bisa menjangkau pelaku-pelaku yang bisa dibuktikan kesalahannya. “Tetapi, master mind, siapa yang punya gagasan, siapa yang jadi sutradaranya, ini yang kadang-kadang masih susah untuk dijangkau,” sebut Hasyim, seraya mengajak semua pihak, terutama bakal calon peserta Pemilu 2024, komitmen untuk tidak menggunakan jasa sebar hoaks demi memenangkan pemilihan.

Sumber : Republika.co.id | Editor : Redaksi NSI

Related posts