NSI.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah terbit setelah ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Desember 2022. Perppu Pemilu yang baru saja diundangkan tersebut, sangat dibutuhkan KPU maupun Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, khususnya untuk 4 daerah otonomo baru (DOB) di Papua, termasuk di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, pada Selasa (13/12).
Mengingat wilayah IKN berada dalam 3 wilayah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Perppu memberikan kepastian hukum, bahwa pelaksanaan Pemilu di wilayah IKN tetap dilaksanakan persis seperti pelaksanaan Pemilu 2019. “Jadi untuk (Pemilu) 2024, tak ada Dapil khusus IKN. Semua warga negara di wilayah IKN saat ini memiliki hak pilih sama persis seperti tahun 2019 yang lalu,” terang Bahtiar.
Di antara Pasal 568 dan Pasal 569 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 568A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 568A, “Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Pemilihan Umum.”
Sumber : JPNN.com | Editor : TMC
