NSI.com, JAKARTA – Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Diani Sadiawati, menjelaskan keberlanjutan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, menjadi salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Jika revisi UU IKN disahkan menjadi undang-undang, maka pemindahan dan pembangunan IKN akan menjadi program prioritas nasional, paling singkat 10 tahun. Artinya, pembangunannya harus dilanjutkan oleh presiden periode 2024-2029 dan 2029-2034.
“Siapapun presidennya, karena RPJPN itu, undang-undang harus diikuti, dan prosesnya tentunya ada proses politik yang tidak serta merta presiden bisa menghentikan. Tidak bisa serta merta menghentikan,” ujar Diani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/8/2023), seraya menambahkan, terdapat 5 tahap pemindahan dan pembangunan IKN sejak 2022 hingga 2045. Sehingga, pemerintahan pada setiap periode wajib mendukung seluruh proses persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN. “Artinya negara punya kewajiban mendukung itu, jadi tentu ini akan kita lihat bagaimana pembangunan yang ada. Terpenting juga dalam RPJPN jangka panjang dimasukan keberlangsungan dari IKN,” ujar Diani.
