NSI.com, JAKARTA – Tahapan Pemilu 2024 telah berjalan sekitar 3 bulan sejak dimulainya tahapan 14 Juni 2022 lalu, sejumlah kegiatan pun telah berjalan, seperti pendaftaran partai politik dan perumusan sejumlah regulasi/aturan serta mempersiapkan kebutuhan anggaran hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal tersebut dikemukakan Anggota KPU August Mellaz, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) “Kajian Evaluasi Ex-Ante Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”, digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) secara daring, pada Jumat (9/9) lalu.
Dalam paparannya, Mellaz mengatakan kebijakan KPU dalam menyiapkan Pemilu dan Pilpres 2024 berdasarkan evaluasi. Termasuk soal anggaran Pemilu Tahun 2024, serta kesiapan SDM, baik penyelenggara pemilu dan badan ad hoc. Bahkan penyiapan SDM ini menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).
Masih terkait SDM, sambung Mellaz, KPU juga telah mengantisipasi berjatuhannya penyelenggara pemilu akibat kelelahan, seperti Pemilu 2019, dengan menyiapkan standar keselamatan kerja badan ad hoc, seperti pemeriksaan kesehatan diantaranya kesehatan fisik, jiwa, tanda vital dan riwayat kesehatan.
Sementara terkait anggaran KPU pada 2022, mengalokasikan anggaran Rp3,6 Triliun, untuk mendukung 7 tahapan Pemilu pada tahun ini, salah satunya pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. “Penganggaran 2022 kami sudah hitung betul misalnya 7 tahapan kita hitung atau sub tahapan secara prinsip dari sisi anggaran tersedia, pemilu tidak perlu dikhawatirkan dalam penyelenggaraan dan komitmen KPU menyelenggarakan,” ujar Mellaz.
Hal lain tak kalah penting, terkait upaya KPU menyusun road map sosialisasi dan pendidikan pemilih sampai 2024, guna mewujudkan salah satu misi pemilu yaitu sebagai sarana integrasi bangsa.
Sumber : KPU.go.id | Editor : Redaksi NSI
