NSI.COM,JAKARTA – Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto menyebutkan pegawai BIN, akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap mulai Juni 2025 mendatang. Hal ini dikemukakannya, saat bertemu Kepala Otorita IKN, Hadimuljono pada Selasa (22/4) belum lama ini. “Insyaallah mulai Juni,” ungkap Imam, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Otorita IKN. Rencananya, pegawai BIN akan menempati hunian di rumah susun (rusun) BIN yang telah fungsional.
Mendengar hal tersebut, Basuki Hadimuljono menyambut baik terkait rencana itu. Otorita IKN pun, kata dia, akan menyiapkan hunian agar pegawai BIN yang pindah bisa menempatinya mulai 1 Juni 2025.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memboyong ASN ke IKN. Kementeriannya juga berencana menyaring ulang terhadap ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Sementara ini, pegawai yang berkantor di IKN adalah pegawai Otorita IKN. Basuki mengklaim sudah ada 500 pegawai yang pindah ke ibu kota baru sejak 1 Maret 2025. Ia juga memastikan ada calon pegawai negeri sipil yang menyusul pada Juni 2025. “Ada CPNS sebanyak 582 (orang) lagi yang akan tinggal di sini (IKN)” kata Basuki dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu, 23 April 2025.
Ihwal pembangunan, Otorita IKN juga menargetkan proyek kompleks perkantoran di IKN, yang meliputi Kawasan Istana, Kemenko, Kementerian Sekretariat Negara, serta ekosistemnya. Sementara pembangunan ekosistem perkantoran terus berproges, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan sudah ada sejumlah fasilitas pendukung di kawasan tersebut. Mulai dari minimarket, restoran, ATM, vending machine hingga kantor pos, sudah tersedia di area perkantoran maupun hunian.
Bimo lanjut mengatakan, kawasan IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Sebab itu, pembangunan ekosistem penunjang, mulai dari perkantoran, hunian, sarana transportaasi maupun sarana dan prasarana sosial, menjadi prioritas utama seiring rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.
Lebih lanjut soal kesiapan hunian, Bimo mengatakan sudah tersedia 36 rumah tapak jabatan menteri, 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspamres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengklaim hunian-hunian tersebut sudah fungsional, seraya menambahkan bila pembangunan 47 tower hunian ASN di IKN sudah rampung, maka bisa digunakan untuk menampung 8.410 pegawai. Di samping itu, Otorita IKN juga berencana membangun 30 tower hingga 2028 dengan kapasitas 5.400 pegawai. “Sehingga, (kapasitas) totalnya itu sekitar 13.810 pegawai.” Bebernya saat rapat bersama Komisi II DPR pada pada Selasa (22/4) lalu.
Sumber : Tempo.co | Editor : Redaksi NSI
