Nusantara Satu Info
PEMERINTAHAN POLITIK

Reshuffle Kabinet, Jokowi tak Perlu Izin Parpol Pengusung

Presiden Jokowi. foto istimewa. republika.com.
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, tidak ada regulasi seorang presiden, meminta izin kepada ketua umum partai politik pengusung, ketika ingin melakukan reshuffle kabinet.  “Menurut saya, tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk membicarakan rencana reshuffle ke pimpinan parpol,” jelas Karyono, saat dihubungi, Ahad (15/1/2023).

Kendati demikian, imbuh Karyono, presiden bukanlah raja, tetapi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan yang memiliki hak prerogatif, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. “Persoalannya bukan itu, tapi Partai Nasdem dinilai tidak lagi sejalan, dalam konteks kepentingan politik 2024 oleh pemegang kekuasaan saat ini. Maka wajar jika presiden mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie alias Gus Choi meminta Jokowi menghormati hak partainya, yang telah membantu pemenangan di Pilpres 2014 maupun 2019. “Karena NasDem pendukung setia sejak 2014, reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami, menghormati hak NasDem sebagai pengusung pendukung misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah, itu yang saya tidak tahu,” kata Gus Choi.

Related posts

Hubungi Redaksi NSI