NSI.com, SEMARANG – Di tengah wacana koalisi besar yang masih maju-mundur, kini muncul usulan untuk menduetkan pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, untuk maju sebagai capres-cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Pasangan itu dinilai berpotensi besar memenangkan kontestasi melawan siapa pun pada pesta rakyat tahun depan.
“Jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD,” kata budayawan sekaligus pengamat politik Eros Djarot, melalui keterangan tertulis, di Semarang, Ahad (9/4/2023).
Eros menilai duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan sulit dikalahkan pada pilpres mendatang. Ganjar merupakan sosok pemimpin diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sedangkan, Menko Polhukam Mahfud MD bisa menjadi pelengkap, untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apa pun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear,” ujarnya.
Eros lebih lanjut mengatakan, jika rekam jejak Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Ia mengisahkan keberanian Mahfud membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan yang bersangkutan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengar pendapat. “Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi,” katanya.
Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Sebab, menurut dia, konsistensi yang ditunjukkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu, akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. “Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apa pun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan dan jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang pilpres maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung,” ujarnya.
Di hari yang sama, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei mengenai pernyataan anggota DPR, yang menyatakan bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 349 triliun di Kemenkeu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Para legislator menganggap langkah itu melanggar undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan dokumen tindak pidana pencucian uang.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas masyarakat yang mengikuti berita tersebut, tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR itu. Hal itu disampaikan Djayadi dalam paparan hasil survei nasional LSI, “Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi di BTS, dan Peta Politik Terkini”, kemarin.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, mayoritas (58,5 persen) tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun itu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD,” kata Djayadi.
Sumber : Republika.co.id | Editor : Redaksi NSI
