NSI.com, JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpaksa mencopot Syaifullah Tamliha, dari jabatan kursi Wakil Ketua Komisi V DPR RI karena dinilai pro Suharso Monoarfa, kemudian digantikan oleh Muhammad Iqbal ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
Terkait pencopotan itu, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara mengklaim tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung atau pro dengan Suharso Monoarfa di tengah konflik kepengurusan PPP versus Muhammad Mardiono. “Tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum (Muhammad Mardiono),” kata Amir saat dihubungi, Selasa (13/9).
Amir lanjut menegaskan, pergantian kader yang mengisi kursi Wakil Ketua Komisi V DPR murni karena alasan rotasi, guna mengoptimalkan kinerja fraksi.
“Semata mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yang jumlahnya terbatas. Rotasi keanggotaan di alat kelengkapan dewan (AKD) rutin kami lakukan,” kata dia.
Amir memastikan rotasi itu juga akan dilakukan untuk anggota fraksinya di alat kelengkapan dewan lainnya. Namun, menurutnya, saat ini kursi pimpinan menjadi prioritas.
“Iya, kami juga merotasi anggota di Banggar, dan AKD lain sementara kami diskusikan di pimpinan Fraksi. Kebetulan sementara pembahasan RKA/KL jadi kami mendahulukan unsur pimpinan,” kata Amir.
Sebagaimana diketahui, PPP mengalami konflik kepengurusan usai Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten beberapa waktu lalu. Dalam acara itu, Suharso selaku ketua umum tidak hadir.
Suharso dan kader PPP yang pro terhadapnya menyebut hasil Mukernas yang menunjuk Mardiono sebagai Plt Ketum tidak sah. Akan tetapi, pemerintah justru mengakui Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP. Menkumham Yasonna Laoly sudah menerbitkan surat keputusan berisi pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Dengan demikian, Suharso Monoarfa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PPP di mata pemerintah.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
