NSI.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo melempar sinyal bakal merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Hal itu diungkapkan Jokowi pada Jumat (23/12) sebagai respons hasil survei Charta Politika Indonesia, yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itu menyebabkan kader PDIP dan NasDem ‘adu mulut’.
Sebagaimana disuarakan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai NasDem perlu dilakukan dievaluasi. Djarot beralasan 2 menteri itu tak mendukung janji Jokowi, salah satunya mengenai ketahanan pangan. “Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menyikapi pernyataan Djarot tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago menegaskan pihaknya tak terima dengan statament Djarot itu. Oleh karenanya Ia mengingatkan, agar Djarot tak asal bicara, dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” ucap Irma, pada Sabtu (24/12).
Menurut Irma, Siti Nurbaya memiliki segudang prestasi. Di era Siti, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Begitu juga dengan Yasin Limpo, ia memiliki kinerja sangat baik. Untuk itu Djarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang selama Yasin Limpo menjabat menteri.
Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai, mengenai wacana reshuffle kabinet yang dilemparkan Jokowi, merupakan respon terhadap koalisi yang hendak dibentuk Surya Paloh, lewat Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, menteri asal Partai NasDem terancam masuk dalam daftar reshuffle, jika koalisi parpol pendukung Anies resmi dibentuk dan dideklarasikan. “Salah satu yang mau disasar koalisi NasDem, Demokrat dan PKS. Ketika itu kejadian, menteri [dari] NasDem kena reshuffle,” ucap Kunto saat diwawancara Senin (26/12).
Namun, kata dia, reshuffle kabinet juga merupakan kartu yang dimainkan Jokowi, agar tidak tenggelam jelang 2024. Melalui sinyal reshuffle kabinet yang dilempar Jokowi, sebagai bentuk untuk mengingatkan parpol di dalam dan luar koalisi, soal kekuatan yang masih dimiliki Jokowi. Selain itu, Kunto bilang, sinyal reshuffle kabinet dimainkan Jokowi. untuk mengiming-imingi parpol di luar koalisi pemerintah saat ini, untuk bergabung ke dalam pemerintahan. “Ini kartu yg bisa dimainkan Jokowi supaya tidak tenggelam jelang 2024, selain ada kartu relawan dan lainnya. Kenapa Jokowi rajin mainkan reshuffle, supaya parpol aware bahwa Jokowi masih punya power,” tandasnya.
Sementara itu, NasDem telah menegaskan komitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024. Namun menurut Kunto, reshuffle kabinet akan menjadi masalah, bila Jokowi memiliki agenda elektoral di 2024, baik itu ingin menjadi king maker, ingin memenangkan sosok capres pilihannya, maupun melanjutkan wacana presiden tiga periode.
Sebab, lanjut dia, hal itu akan membuat Jokowi membentuk poros atau koalisi parpol baru. “Kecuali Jokowi ingin sesuatu di elektoral 2024. Dalam hal ini, Jokowi punya agenda tertentu di 2024, entah jadi king maker, punya pangeran, ingin dorong seseorang,” ucap Kunto selaku Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini, sembari kenambahkan Jokowi akan paksa koalisi yang ada sekarang, untuk tetap ada untuk dorong putra mahkotanya atau masih gencar dengan tiga periodenya itu.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Jokowi bersifat politis dan bukan berdasarkan kinerja dan evaluasi menteri. Ia memandang langkah NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024, merupakan alasan kuat bagi Jokowi melakukan reshuffle kabinet. “Ini lebih pada ketidaknyamanan Jokowi kepada NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies. Jokowi tidak senang dengan kondisi tersebut. Nah, ketidaksenangan itu akan berbuntut pada reshuffle kabinet,” kata Ujang, sehingga muncul pernyataan koalisi Jokowi yang ingin gusur NasDem dari koalisi kabinet, sambungnya.
Namun, tidak semua menteri asal Partai NasDem akan diganti oleh Jokowi. Menurutnya, hanya satu atau dua menteri dari Partai NasDem yang diganti, dengan menyisakan sosok menteri asal Partai NasDem di dalam kabinet. “Saya melihat akan ada yang digeser, entah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, atau Menkominfo. Saya melihat dua yang akan di-reshuffle, satu masih disisakan atau diamankan,” ujarnya.
Soal sosok baru yang bakal masuk ke dalam kabinet Jokowi, Ujang memperkirakan Jokowi akan mempertimbangkan nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang baru saja pensiun pada Desember ini. “Andika saya perkirakan akan masuk [kabinet],” pungkasnya.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
