NSI.com – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) harus lakukan pemetaan pemilih pada Pemilu Tahun 2024, paling banyak 300 pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaannya sendiri harus memperhatikan kondisi aksesibilitas. Sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, kondisi dimaksud seperti dikatakan Betty, terkhusus bagi disabilitas, dengan memerhatikan aspek geografis, jarak, dan waktu tempuh ke TPS. Demikian pula ketika melakukan penyusunan daftar pemilih, KPU harus memegang 10 prinsip yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, pelindungan data diri, dan aksesibel.
Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pemetaan TPS untuk Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, digelar oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Batam, pada Sabtu (29/10/2022). “Kalau dia menggunakan kursi roda, jangan ditaruh TPS yang jauh. Nanti bapak ibu memetakan TPS, ada yang pakai kursi roda, jangan di tengah lapangan atau masuk gang, cari yang paling dekat,” kata Betty.
Selain memperhatikan disabilitas, Betty juga menekankan untuk pemetaan TPS tidak memisahkan pemilih dalam satu Kartu Keluarga ke TPS berbeda. “Pelindungan data pribadi UU-nya sudah kelua, nanti kita akan menayangkan KTP, tidak 12 NIK lengkap, NIK harus dilindungi, memberikan data lengkap ke mitra kerja sudah tidak lagi, yang ditempel di TPS juga nggak lengkap, hanya umur yang dibutuhkan,” ungkap Betty.
Betty mengingatkan agar satker dalam mendaftarkan pemilih, mendaftarkannya sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektroniknya, dan/atau kartu keluarga atau jika berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, paspor, dan/atau surat perjalanan laksana paspor. “Banyak WNI tidak punya e-KTP, oleh karena itu, jangan heran kok ada NIK 99 itu kode merekam dirinya di luar negeri,” kata Betty.
Begitu juga untuk lokasi khusus, Betty meminta agar pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan di lokasi khusus, penting dilakukan untuk mendapatkan kondisi data pemilih yang berada di lokasi/wilayah khusus yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS pemilih tersebut terdaftar.
Beberapa kategori lokasi khusus di antaranya kata Betty, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan (lapas/rutan), panti sosial, relokasi bencana, daerah konflik, dan lokasi lainnya dengan kriteria pemilih yang pada hari pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai alamat KTp-el, pemilih berkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih dapat dibentuk satu TPS.
Betty pun meminta agar koordinasi dan komunikasi, sejak awal dibangun oleh satker dengan kategori lokasi khusus tersebut, terkhusus yang akan pindah memilih di hari H, untuk memudahkan pemilih di lokasi khusus, KPU mengurus A5 sepanjang data lengkap didapatkan untuk pindah memilih.
Untuk itu, menurut Betty, pendataan pindah pemilih dilakukan sejak pemutakhiran data pemilih, bukan mendekati hari pemungutan suara, terlebih pemilih di lapas/rutan yang tak bisa keluar untuk mengurus pindah memilih. “Kalau tidak sesuai alamat tertera, kita daftarkan sesuai alur sejak awal kita memutakhirkan data pemilih, kita minta 12 elemen data dan NIK, pastikan 14 Februari dia ada di situ, kalau belum ada jangan dulu, tidak bisa jadi TPS khusus,” tandasnya.
Betty pun mendorong satker, untuk memahami seluruh regulasi berhubungan dengan pemetaan TPS, menyusun rencana kerja, menyiapkan SDM dan infrastruktur penunjang, menyiapkan data dukung, hingga koordinasi dan sosialisasi. Editor : Redaksi NSI
