NSI.com – KETUA MPR Bambang Soesatyo mengatakan, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah untuk memastikan bahwa kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tidak hanya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi juga dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.
”Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan ibu kota negara atau sekitar empat kali pemilu di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo pada, Selasa (18/10).
Bambang mengatakan hal itu, saat menerima Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/10). Dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para duta besar, diplomat, dan investor terkait keberlangsungan pembangunan IKN.
Menurut Bambang, apa yang disampaikan para ekspatriat itu, karena mereka lebih merasa yakin dan nyaman, jika ada aturan hukum kuat untuk memastikan progres pembangunan IKN tetap berjalan, walaupun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
”Karena itu, MPR sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara,” jelas Bambang Soesatyo.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerataan pembangunan, sekaligus membangun peradaban baru bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga, tidak salah jika dalam Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII, turut menyoroti pembangunan IKN agar tetap dilanjutkan oleh siapa pun pemimpin yang terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.
”Sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan awal IKN Nusantara, pemerintah sudah mengalokasikan dana dari APBN jumlahnya hingga 2024 mencapai sekitar Rp 43 triliun. Khusus untuk 2022, jumlahnya sekitar Rp 5,3 triliun,” ujar Bambang Soesatyo.
Dalam pertemuan tersebut, MPR dan PB PMII sepakat menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR yang pelaksanaannya bersamaan dengan Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII pada 17-24 November di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur.
Sumber : JawaPos.com| Editor : Redaksi NSI
