HUKUM – Laman 6 – Nusantara Satu Info

Sidang JR UU Pemilu di MK, Saksi Ahli : Mustahil Sistem Diubah Saat Tahapan Berjalan

nusantarasatuinfoMei 16, 2023

by nusantarasatuinfoMei 16, 20230825

NSI.com – MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang uji materi atau judisial reviu (JR) atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap sistem proporsional...

Yusril Ihza Mahendra Siap Bela Jokowi dari Gugatan Negara Lain

nusantarasatuinfoMei 16, 2023

by nusantarasatuinfoMei 16, 20230544

NSI.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya, untuk membela pemerintahan Presiden Joko Widodo dari gugatan-gugatan negara lain. Yusril menyampaikan hal...

HUKUM IKN NUSANTARA

Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Aset Negara di IKN

nusantarasatuinfoMei 16, 2023

by nusantarasatuinfoMei 16, 20230400

NSI.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Aset...

Daerah HUKUM

Johan Budi: Penegak Hukum Nakal Perlu Dipidanakan

nusantarasatuinfoMei 15, 2023

by nusantarasatuinfoMei 15, 20230436

NSI.com – OKNUM para penegak hukum yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, yang merusak integritas dan kredibilitas, perlu dipidanakan. Apalagi jika oknum tersebut, berani memperdagangkan perkara...

HUKUM Nasional

Advokad Ajukan JR ke MK, Minta SIM, Nopol dan STNK Berlaku Seumur Hidup

nusantarasatuinfoMei 12, 2023

by nusantarasatuinfoMei 12, 202302229

NSI.com, JAKARTA – Judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), diajukan Advokat Arifin Purwanto ke Mahkamah Konstitusi...

HUKUM PEMILU

23 Ormas Perempuan Tergabung Koalisi Sipil “Gugat” PKPU ke MA

nusantarasatuinfoMei 9, 2023

by nusantarasatuinfoMei 9, 20230900

NSI.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengancam bakal menggugat Peraturan KPU Nomor 10/2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke...

HUKUM PEMILU POLITIK

Bawaslu Tolak Gugatan Partai Prima, Kandas Lagi Sebagai Perserta Pemilu 2024

nusantarasatuinfoMei 9, 2023

by nusantarasatuinfoMei 9, 202301220

NSI.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak gugatan Partai Prima yang telah 2 kali gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Hal tersebut diketakan...

HUKUM PEMILU POLITIK

Buntut PKPU Baru, Jumlah Keterwakilan Perempuan Bisa Berkurang

nusantarasatuinfoMei 8, 2023Mei 8, 2023

by nusantarasatuinfoMei 8, 2023Mei 8, 202301289

NSI.com, JAKARTA – Jumlah anggota dewan keterwakilan perempuan, terancam berkurang akibat peraturan baru KPU, terkait pembulatan desimal kuota calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu...

HUKUM PERISTIWA

Pakar HTN: Tak Ada Alasan Tamsil Linrung Tak Melantik sebagai Wakil Ketua MPR

nusantarasatuinfoMei 5, 2023

by nusantarasatuinfoMei 5, 202301111

NSI.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis merasa kasian dengan MPR RI. Sebagai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara...

HUKUM PEMILU

KPU Tak Revisi Aturan, Keterwakilan Caleg Perempuan Tetap 30 Persen

nusantarasatuinfoMei 4, 2023

by nusantarasatuinfoMei 4, 20230861

NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan tak akan mengubah ketentuan, yang nantinya bisa dianggap akan berpotensi mengurangi keterwakilan caleg perempuan, dari ambang batas...

Category : HUKUM

Sidang JR UU Pemilu di MK, Saksi Ahli : Mustahil Sistem Diubah Saat Tahapan Berjalan

Yusril Ihza Mahendra Siap Bela Jokowi dari Gugatan Negara Lain

Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Aset Negara di IKN

Johan Budi: Penegak Hukum Nakal Perlu Dipidanakan

Advokad Ajukan JR ke MK, Minta SIM, Nopol dan STNK Berlaku Seumur Hidup

23 Ormas Perempuan Tergabung Koalisi Sipil “Gugat” PKPU ke MA

Bawaslu Tolak Gugatan Partai Prima, Kandas Lagi Sebagai Perserta Pemilu 2024

Buntut PKPU Baru, Jumlah Keterwakilan Perempuan Bisa Berkurang

Pakar HTN: Tak Ada Alasan Tamsil Linrung Tak Melantik sebagai Wakil Ketua MPR

KPU Tak Revisi Aturan, Keterwakilan Caleg Perempuan Tetap 30 Persen

HUBUNGI KAMI