NSI.com – ANGGOTA komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti berharap, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bagi keluarga tak mampu akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, pemerataan ketersediaan listrik bagi masyarakat kurang mampu bisa semakin meningkat.
“Kami yakin program tahun 2022 ini dapat selesai dan bisa segera dirasakan manfaatnya. Semoga akan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah sasaran yang lebih banyak,” kata Dyah Roro saat menghadiri peresmian dan penyalaan pertama terhadap penerima manfaat program BPBL Tahun Anggaran 2022 di Desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, pada Minggu (13/11/2022) lalu, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id.
Politisi Partai Golkar itu lanjut mengungkapkan, secara nasional program BPBL menyasar sebanyak 80 ribu rumah tangga (RT) belum berlistrik. Sedangkan di Lamongan, jumlahnya ada 551 penerima. “Program BPBL ini tindak lanjut dari Hasil Raker Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI, yang menyetujui alokasi APBN 2022 bagi 80 ribu RT tersebar di seluruh Indonesia, dengan daya 450 VA,” jelas Legislator asal Dapil Jawa Timur X tersebut..
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, program BPBL adalah bukti nyata dari hadirnya pemerintah dan DPR RI yang terus berkolaborasi dalam meningkatkan taraf hidup bagi keluarga tidak mampu. “Pada tahun 2023 nanti, program ini akan dilanjutkan dan sasarannya akan meningkat 3 ribu orang menjadi 83 ribu penerima, untuk rumah tangga tak mampu yang belum berlistrik,” kata Darmawan.
Secara rinci, Darmawan menjelaskan, sebaran penerima BPBL di Jatim berjumlah 18.022 rumah tangga. Sementara di Kabupaten Lamongan ada 551 rumah tangga penerima tersebar di 27 kecamatan. Hingga kini, di Lamongan progresnya sudah mencapai 263 rumah penerima bantuan listriknya sudah menyala. Selain instalasi listrik, dalam program ini juga dilakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi SLO, penyambungan ke PLN biaya penyambungan, serta token listrik. Editor : Redaksi NSI
