NSI.com – ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin dari fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Polri untuk melakukan analisa dampak keamanan dalam setiap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pernyataan politisi asal dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim tersebut, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, diungkapkannya setelah Ia melakukan pemantauan dan peninjauan secara langsung di PSN Bendungan Bener di Wadas. Dia menjabarkan analisa dampak kemanan, sebagai antisiapi dari hadirnya para pekerja pendatang, di saat yang bersamaan ada nilai-nilai lokal yang harus dihormati oleh para pendatang.
“Nanti ada benturan nilai-nilai di situ, antara para pekerja dengan masyarakat Wadas. Harus diantisiapsi oleh Polri. Antisipasi keamanan, tugas Polri kan mengawal pembangunan Wadas, supaya konflik di tengah masyarakat itu tidak terjadi. Jadi bisa diantisiapsi. Ada orang luar datang, ada nilai-nilai lokal yang harus dihormati. Aanlisa dampak keamanan supaya tidak terjadi konflik-konflik kriminalitas di tempat tersebut,” jelas mantan Kapolda Kaltim ini, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Polda Jateng, beberapa waktu lalu di Semarang.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III Jazilul Fawaid, juga meminta kepada para pemangku kepentingan, agar mengantisipasi seluruh dampak sosial dari pembangunan PSN. Agar PSN berjalan dengan lancar, maka apa yang menjadi harapan dan tuntutan warga dapat diberikan solusi yang terbaik, jangan sampai ada pihak yang dirugikan.
“Mengenai dampak sosial terkait dengan lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional. Gubenur, Kapolda dan seluruh jajaran itu sudah mengantisipasi dampak dari proyek ini, dampak sosialnya, untuk pendidikan, untuk masyarakat dan lain-lain. Termasuk juga untuk warga yang mendapatkan ganti untung. Untuk diberikan pendampingan, agar uang ganti untungnya bermanfaat untuk keluarga,” papar Jazilul.
Menurutnya apa yang menjadi tuntutan warga berkaitan dengan persoalan hukum, akan selalu dikawal Komisi III, sedangkan PSN bukan semata-mata pembangunan belaka, melainkan diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. “Tuntutan masyarakat berkaitan dengan hukum tentu akan dikawal oleh Komisi III. Namun banyak kelembagaan lain ikut memantau. Proyek strategis nasional ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Kita awasi betul bahwa proyek ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan dirasakan manfaatnya setelah nanti diresmikan. Jadi banyak ini manfaatnya, untuk listrik, untuk pengairan sawah, untuk wisata, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Editor : Redaksi NSI
