NSI.com, JAKARTA – Dua fraksi partai politik di DPR RI yakni partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap berbeda terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni menolak secara tegas terhadap kenaikan BBM.
Sikap penolakan tersebut, tak hanya dilontarkan melalui pernyataan sikap, tapi juga diwujudkan dalam bentuk tindakan yakni walk out seperti dilakukan seluruh anggota fraksi PKS DPR RI, pada sidang dipimpin oleh Ketua DPR Pua Maharani.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto kecewa dengan kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan bergeming pada sikap sendiri.
“Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya,” kata Mulyanto menyuarakan penolakan harga BBM naik, dibarengi sikap Fraksi PKS melakukan aksi walk out di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/9).
Aksi walk out anggota fraksi FKS ini, masing-masing mengangkat kertas bertuliskan menolak kenaikan BBM, hingga mereka berdiri di depan pintu masuk sidang paripurna, kemudian mereka berdiri dianak tangga seraya meneriakkan “Tolak,tolak kenaikan BBM”.
Demikian juga sikap fraksi Demokrat, melalui anggota DPR Irwan Fecho, menyatakan bahwa Jokowi sudah mengabaikan suara rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Solar hingga Pertalite. Dia memandang kebijakan ini memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah, terhadap penderitaan yang dialami masyarakat.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini,” tegas Irwan Fecho anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.
Berbeda dengan sikap Demokrat dan PKS, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maupun Partai Amanat Nasional (PAN) memandang kebijakan menaikkan harga BBM sulit dihindari saat ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim, partainya pro terhadap rakyat kecil. Namun, ia memandang pemerintah tengah menghadapi situasi yang sulit, sehingga menaikkan harga BBM subsidi harus menjadi opsi terakhir pemerintah, dalam menghadapi masalah anggaran serta inflasi.
“BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDIP ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah,” ucap Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani Ketua meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan BBM.
Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ujar Puan.
Terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut kondisi BBM saat ini memang serba salah. Menurutnya, anggaran akan mengalami pembengkakan bila pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
“Ya, kita melihat kondisi saat ini serba salah dan punya konsekuensi. Jika tidak ada kenaikan BBM, maka anggaran kita akan membengkak dan mempengaruhi program-program yang sudah direncanakan,” kata Eko seperti dikutip detikcom.
“Jika harga BBM dinaikkan, maka konsekuensi pada peningkatan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Apa yang dilakukan Pak Presiden dengan memberikan bansos tambahan untuk menanggulangi penurunan daya beli sudah tepat,” tandasnya.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
