NSI.com – PEMERINTAH mengajak sektor swasta untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ajakan ini mendapat sambutan positif dari Pelaku usaha nasional, salah satunya dari Lippo Group. Proyek strategis Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini guna mempersiapkan modal masa depan bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
Sebagaimana dikatakan Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady, bahwa pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Oleh karenanya, ia memastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. “Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini,” jelas John Riady melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Lanjut dikatakan John Riady, total anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN mencapai Rp 466 triliun, akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, dan sebagian besar dana lainnya yakni Rp 253,4 triliun, digali dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta sebesar Rp123,2 triliun. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN.
Lanjut dikatakan Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat (AS) ini, bahwa mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan pada 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita secara nasional tumbuh sebesar USD 4.783, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4 persen, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1 persen pada triwulan-I 2023. “Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian Aparatur Sipil Negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR,” jelas John.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, lanjut John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp 24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp 62,7 triliun untuk periode 2020-2024. “Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6/2023, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah,” tutup John.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
