NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipimpin langsung Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat, pada Rabu (4/1/2023), audiensi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang disambut langsung Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum, KH Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal, Mas’ud Saleh, di Kantor PBNU, Jakarta.
Sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, disebutkan bahwa pada pertemuan itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan setiap tahapan pemilu. Oleh karenanya, pihaknya mengajak semua pihak untuk bekerja, guna meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu. “Kami mohon dukungan, bantuan doa kepada pimpinan PBNU supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, terselenggara secara lancar, damai sebagaimana sedang dirumuskan bersama dan disepakati bersama,” ucap Hasyim.
Ditambahkan Hasyim, dengan struktur hingga tingkat ranting organisasi PBNU, diharapkan dapat mendukung penyampaian pesan kepemiluan dan terpenuhinya layanan kepemiluan kepada pemilih serta peserta pemilu. “Dan kita tahu juga tokoh-tokoh kader NU banyak yang menjadi pimpinan partai politik, aktivis partai politik tersebar di berbagai macam partai dan juga menjadi kepala daerah di berbagai daerah, sehingga layanan kepada peserta pemilu untuk tetap berkompetisi menjadi sesuatu yang penting,” tambah Hasyim.
Lanjut dikatakan Hasyim, bahwa pesan yang juga penting disampaikan kepada pemilih dan peserta pemilu, adalah terkait asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Selain itu asas kontinuitas di mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. “Sehingga agenda pemilihan ke pemilihan kita yang setiap 5 tahunan itu, sebetulnya bagian dari agenda konstitusi,” tambah Hasyim.
Sementara itu KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik kunjungan KPU dan berharap, masukan PBNU dapat menjadi sumbangan konstruktif bagi politik bangsa. Dia menilai butuh tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak di Tanah Air. “Sebagaimana berulang kali kami sampaikan bahwa satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara,” tegas Yahya.
Lebih lanjut Ketua PBNU berharap, penyelenggaraan pemilu ke depan tidak lagi melibatkan sentimen identitas dan primordialitas. Tapi lebih berbicara pada kepentingan obyektif, rasional yang didiskusikan. “Yang berakhlak itu artinya disiplin di dalam menjaga suportivitas di dalam kompetisi pemilu ini,” tandasnya.
Sebelumnya audiensi KPU dengan berbagai organisasi keagamaan, juga telah berlangsung dengan PP Muhammadiyah. Kedepan direncanakan dengan KWI, PGI, Walubi, dan Matakin. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, KPU periode 2022-2027 juga telah beraudiensi dengan pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, seperti Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, MK, MA, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan kementrian/lembaga. Editor : Redaksi NSI
