NSI.com – HASIL survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebutkan, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat diandalkan, untuk mengantisipasi praktik politik uang jelang (pada) Pemilu 2024. Survei yang digelar pada 17 Juli 2023-27 Juli 2023 dengan kluster responden dari kalangan kelas menengah intelektual, baru dirilis dan diluncurkan di Jakarta, Senin 31 Juli 2023.
Hasilnya, LPI memberikan skala (skor) 0.00 (0 persen) sampai 4.00 (4 persen) dan nilai yang tertinggi mendekati sempurna. LPI mengategorikan 6 indikator yaitu i) Integritas, ii) Kinerja, iii) Perilaku Anti Korupsi, iv) Persepsi Anti Korupsi, dan v) Kepercayaan Publik.
Teknik sampling yang digunakan pada survei ini adalah Purposive Sampling, di mana subjek yang diambil sebagai sampel adalah berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalaan dalam penelitian. Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang di peroleh sebanyak 800 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 3.1 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen.
Dari hasil olah data, secara umum persepsi tertinggi kalangan kelas menengah yang menilai kinerja Ketua KPK, Firli Bahuri cukup baik sebesar 26.50 (26.5 persen). Responden dalam kategori ini umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam pemilu 2024. Sebagian responden menilai belum baik sebesar 24.25 (24.25 persen). Pandangan responden ini umumnya menyoroti dimensi etik Ketua KPK Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK. Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK sebesar 28.75 (28.75 persen).
“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang (money politics) dalam pemilu serentak 2024,” terang Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan.
Ia melanjutkan, sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu. Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya. Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Universitas Harapan, Prof. Emrus Sihombing menilai survei LPI ini inline dengan realitasnya.
“Dalam pandangan saya, kinerja KPK sudah sangat luar biasa dari sudut pencegahan dan penindakan. Banyak pejabat publik yang telah diproses KPK. Mereka memproses itu, tentu berdasarkan materi hukum yang dinilai telah memenuhi prasyarat jadi bukan berdasarkan latar seseorang. Begitu pula ketika OTT, mereka sudah berhasil bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan, menganalisis dan memverifikasinya. Dan itu dilakukan secara cermat, teliti dan hati-hati,” tukasnya.
Ia melanjutkan, di bidang pencegahan KPK juga sangat aktif melakukan langkah afirmatif. Seperti program Desa Anti Korupsi. Begitu pula ketika dikaitkan dengan pengawasan internal. “Ada oknum petugas yang juga telah ditindak ketika muncul isu pungli. Ini artinya, mereka tidak hanya tajam ke atas, ke bawah, tetapi juga ke dalam institusinya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kepada seluruh elit parpol, tim pemenangan dalam pemilu 2024 untuk mawas diri dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. “Sebab KPK akan terus bekerja dan menyoroti seluruh aspek tindak pidana korupsi termasuk potensi korupsi politik dalam pemilu 2024,” pungkasnya.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
