NSI.com, JAKARTA – Jelang Pemilu 2024, mantan Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy kembali terjun ke dunia politik, usai menjalankan hukumannya dalam kasus korupsi terkait jual beli jabatan. Romi dipercaya memegang jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan hingga 2025 nanti. Melalui unggahannya, Romy memerlihatkan bukti surat perubahan susunan personalia majelis pertimbangan DPP PPP.
Surat pengangkatan Romy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, ditandatangani langsung Plt Ketum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arwani Thomafi dalam surat nomor 0782/SK/DPP/P/XIII/2022. “Kuterima pinangan ini dengan bismillah, tiada lain kecuali mengharap berkah, agar warisan ulama ini kembali merekah,” tulis Romy dalam akun Instagramnya @romahurmuziy, Jakarta, Minggu (1/1/2022). “Kuterima amanah ini dengan inna lillah, karena di setiap jabatan itu mengintai fitnah, teriring ucapan la haula wa laa quwwata illa billah,” lanjut dia.
Sementara itu, dalam surat tersebut, Romy didampingi 5 wakil ketua dalam susunan Wantim DPP PPP, yakni Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Halim, Anang Iskandar, Syarif Hardler, dan Witjaksono. Sedangkan di jajaran sekretaris Watim DPP PPP adalah Anas Thahir sebagai sekretaris, Hizbiyah Rohim dan Irene Rusli Halil menjabat sebagai wakil sekretaris.
Adapun masa jabatan M Romahurmuziy yang pernai diemban sebelumnya yakni sebagai Ketum PPP periode 2015-2020 usai menggelar muktamar PPP di Surabaya. Meski, sebelumnya, Suryadharma Ali telah menggelar muktamar PPP di Jakarta dengan memilih Djan Farid sebagai ketua Umum PPP periode 2014-2019. Dual kepengurusan PPP ini berujung ke pengadilan. Selain itu, pernah menjabat Sekjen DPP PPP melalui Muktamar VII PPP, periode 2011-2015.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
