NSI.com, JAKARTA – Pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan realisasi investasi IKN, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), buntut dari adanya ketidaksesuaian, antara kinerja pemerintah dalam mengembangkan IKN, yang meleset dari target atau visi dan misi presiden. Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, bahwa satgas dibentuk, bertujuan untuk mengintervensi tim yang sudah dibentuk sebelumnya agar bisa melakukan percepatan.
“Berarti adanya satgas ini, ada perencanaan yang tidak sesuai dengan prediksi yang direncanakan. Bagaimana tahapan, target dan waktunya itu semua, pasti sudah disusun sebelumnya.Ini ada indikasi progres perencanaan di IKN tidak sesuai dengan semestinya, dan perlu dilakukan percepatan,” ungkap Guspardi Gaus, saat ditemui di gedung DPR, pada Selasa (16/5/2023).
Lanjut ditambahkan Guspardi, keinginan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, merupakan program yang harus terus berjalan dan bisa mengalami kemajuan berarti, sebelum akhirnya pemerintahan berganti. “Salah satu obsesinya memindahkan ibu kota. Sedangkan progresnya hari ini belum, yang kemudian dibentuk satgas. Satgas ini dinilai tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dibentuk dari ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga, yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu,” kata dia.
Guspardi lanjut menilai, efisiensi pembentukan satgas tidak apple to apple, jika mau dibandingkan dengan upaya presiden melakukan efisiensi sebelumnya, dengan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efisien. “Itu berbeda persoalan tidak apple to apple. Karena kalau yang dulu itu salah satu tujuannya jangan sampai ada dobel kekuasaan,” ujarnya.
Sementara itu anggota DPRRI lainnya, yakni Mardani Ali Sera ketika ditanya soal pembentukan satgas olehpresiden, Ia mengaku tidak mau menilai efektivitas satgas yang dibentuk sebelum melihat kinerjanya. Sehingga penting untuk DPR dan publik mengawasi kinerja tim yang ditujukan untuk mempercepat investasi pembangunan IKN. “Kita kasih waktu yang jelas dan wewenang yang jelas. Kita lihat sebulan ini, apakah ada kemajuan,” ungkapnya.
Pembentukan satuan tugas tersebut, menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan. Satgas bisa dibentuk untuk jangka waktu terbatas dengan wewenang yang jelas. “Kita perlu sabar membangun kekuatan secara sistemik. Ini contoh buruk manajemen pemerintahan,” ungkapnya.
Sumber : Medcom.id | Editor : Redaksi NSI
