NSI.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya akan menggelar Mukernas di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 untuk membahas calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024, serta membahas posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Meskipun saya tidak ingin mendahului forum permusyawaratan yang ada di PPP, karena itu mesti dijawabnya atau diputuskannya dalam mekanisme partai itu dari forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), yang saya kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Arsul dalam diskusi daring digelar ICMI, Kamis (29/9).
Dia menegaskan, dalam diskusi internal PPP ada 2 sudut pandang strategi partai di 2024. Pertama, PPP didorong untuk menginisiasi koalisi partai Islam, termasuk mengusung pasangan calon dengan elektabilitas tinggi dan diterima oleh kelompok muslim.
“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain,” ujar Arsul.
Yang Kedua, PPP didorong untuk membentuk koalisi inklusif, yaitu mempertemukan partai Islam dengan partai nasionalis, saat ini tengah dilakukan PPP bersama PAN dan Golkar dalam KIB. Kendati demikian, sambung Sani, posisi koalisi PPP ini perlu kembali dievaluasi dalam Mukernas PPP. Apakah PPP tetap bersama KIB atau koalisinya berubah.
“Nah memang inilah yang nanti tentu mau tidak mau harus kami putuskan dalam Mukernas PPP yang akan datang tentang ketetapan hati berkoalisi ini, apakah posisinya seperti yang ada sekarang atau misalnya terbuka untuk katakanlah berubah,” kata Arsul.
Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini mengaku masih memilih tetap di KIB dan memilih tidak berubah koalisi karena kepentingan praktis. “Kalau saya pribadi sih ingin kita ini tidak gampang-gampang berubah, hanya karena pada tataran kepentingan praktis semata,” ujar Arsul.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
