NSI.com, JAKARTA – Pemerintah berencana akan menggandeng tim pakar dari Shenzhen, Tiongkok untuk ikut membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini, bahwa diperlukan adanya sinergi dalam mempercepat pembangunan IKN Nusantara. “Indonesia mengharapkan dukungan Tiongkok khususnya tim pakar dari Shenzhen, untuk desain dan manajemen serta pembangunan klaster pendukung di IKN,” ucap Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (kemenko Marves) di Jakarta, Senin (10/4/2023).
Luhut lebih lanjut mengatakan, selain tim pakar dari Tiongkok, pemerintah juga sudah bertemu dengan utusan khusus Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed (MBZ), yang juga akan bergabung dengan tim Shenzen dan tim IKN. Nantinya, di IKN akan ada 9 klaster yang dibangun secara bersama-sama antara pemerintah dan swasta. “Tadi malam saya ketemu utusan khusus Presiden MBZ dari Abu Dhabi, mereka sangat senang sekali berkolaborasi dengan tim dari Shenzhen. Jadi nanti kita akan lihat kombinasi dari tim Indonesia, Tiongkok, dan Shenzhen karena ada sembilan klaster yang ada di ibu kota baru, nanti kita akan cari klaster mana yang mereka mau,” tutur Luhut.
Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai dengan 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun. Jika dirinci dari angka tersebut, terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19 persen) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81 persen).
Lanjut ditambahkan Luhut, saat ini tim IKN juga sudah menerima banyak minat dari perusahaan asal Tiongkok. Oleh karenanya Luhut mendorong, agar National Development and Reform Commission (NDRC) memberikan rekomendasi tentang perusahaan mana saja, nantinya bisa bekerja sama di IKN.”Tim IKN sudah menerima banyak minat dari perusahaan Tiongkok. Kami harapkan NDRC dapat merekomendasikan perusahaan BUMN dan swasta yang baik untuk bekerja di IKN,” bebernya.
Sumber : Berita Satu | Editor : Redaksi NSI
