NSI.com – PEMERINTAH melalui Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, bersama sejumlah direktur utama dan petinggi perusahaan BUMN, mengunjungi kawasan IKN di Penajam Paser, Kaltim, pada Jumat (23/12). Sejumlah BUMN yang hadir yaitu petinggi dari Bank Rakyat Indonesia dan Semen Indonesia, petinggi Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya, dan Brantas Abipraya.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau titik awal pembangunan jalan tol menuju IKN, Titik Nol Nusantara, dan lokasi pembangunan hunian pekerja. Rombongan kemudian menginap di Camping Ground, area di dalam IKN yang terletak sekitar 7 kilometer dari Titik Nol atau sekitar 4 kilometer dari lokasi pembangunan Istana Presiden.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 46 triliun. Dana tersebut akan disalurkan bertahap hingga 2024. “Pembangunan IKN tersebut dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan BUMN karya yaitu PT PP, Hutama Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya,” ujarnya.
Lahan Istana Presiden di IKN Nusantara (Yura Syahrul/Katadata)
Lebih lanjut Kartika mengatakan, proyek pertama pembangunan di IKN Nusantara berada di area 1A. Pada area tersebut akan dibangun Istana presiden, kantor-kantor Kementerian koordinator, dan Sekretariat Negara. Pembangunan juga akan dilanjutkan ke area 1B dan 1C. Dia mengatakan, tantangan terbesar pembangunan IKN Nusantara adalah kontur tanah yang tidak rata. Misalnya saja istana yang ada di lokasi tertinggi. Namun demikian, pemerintah tidak mengubah kontur atau membuka lahan. Pasalnya, konsep IKN adalah kota di tengah hutan. “Diupayakan tidak mengubah dan mempertahankan habitat,” ujarnya.
Saat itu, pemerintah akan membuat kavling-kavling untuk ditawarkan pada investor. “Jadi setelah Mei, swasta bisa masuk,” ujar Kartika.
Oleh karenanya dia mengaku optimistis, manakala Istana Presiden sudah rampung dibangun tahun 2024, agar menyelenggarakan upacara 17 Agustus bisa dilaksanakan di IKN. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, perseroannya mengerjakan proyek pembukaan lahan, membangun akses jalan, dan membangun hunian para pekerja. “Saat ini sudah berdiri lebih dari 5 gedung hunian pekerja dan akan terus bertambah,” kata Budi.
Sementara itu, Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, mengatakan bahwa perseoannya bertugas untuk merapihkan kontur lahan, seluas 200 hektare. Setelah itu, pembangunan gedung-gedung pemerintahan bisa dilakukan dengan cepat “Dalam waktu 3 bulan ke depan lahannya sudah akan terlihat,” ujarnya.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN. Bukan hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga ditujukan untuk mendukung berbagai subproyek lain, termasuk rehabilitasi hutan serta pemulihan ekosistem.
Sumber : Katadata.co.id | Editor : Redaksi NSI
