Nusantara Satu Info
POLITIK Serba Serbi

Partai Gelora Minta KPU Gelar Forum Adu Gagasan Parpol Peserta Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (GELORA) Indonesia Anis Matta dan Wakil Partai Gelombang Rakyat (GELORA) Fahri Hamzah menerima nomor urut di gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024. 17 partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 pun telah mendapatkan nomor urutnya masing-masing. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

NSI.com, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahmi Hamzah mengusulkan, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar forum adu gagasan, bagi 17 partai politik peserta Pemilu 2024. Usulan disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu dalam rangka mengisi kekosongan waktu 9 bulan kedepan, sebelum memasuki jadwal tahapan Kampanye Pemilu 2024.

“Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru dimulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Lebih lanjut Fahri berharap, forum adu gagasan itu difasilitasi KPU supaya publik mengetahui perbedaan partai politik yang akan bertarung di Pemilu 2024, agar tidak ada lagi pertanyaan kepada partai baru perbedaan dengan partai politik lain. Serta, publik dinilai tidak banyak tahu gagasan partai politik lama. “Nah sekarang pertanyaannya, apa medium dari penyelenggara pemilu yang bisa diberikan kepada 17 partai politik, untuk mempresentasikan atau memaparkan perbedaan mereka antara partai lainnya, termasuk Partai Gelora,” kata Fahri.

Forum adu gagasan itu, bisa digunakan untuk mengenalkan siapa calon presiden yang akan diusung. Agar tidak terjadi seperti sekarang hanya kasak kusuk jual tiket pilpres. Menurut Fahri hal itu tidak mendidik masyarakat dan mengedepankan politik dagang sapi. “Jadi 17 parpol nantinya bisa menunjuk jubir untuk urusan parpol dan jubir untuk capres. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difasilitasi KPU. Kalau KPU tidak bisa, biar wartawan DPR saja yang menyelenggarakan forum 17 parpol itu, KPU tinggal memberikan rekomendasi saja,” katanya.

Fahri menjelaskan format forum tersebut, para wartawan DPR bisa mengundang partai politik, KPU, dan Bawaslu ke gedung MPR/DPR. Seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan menyampaikan gagasan untuk merebut suara rakyat, termasuk capres yang didukung.

“Jadi 17 parpol diundang dan dikumpulkan dalam satu forum. Terserah yang mau hadir, apa ketua umum, wakil ketua umum atau sekjen, mereka harus menyampaikan gagasannya dan siapa capresnya agar rakyat tahu. Kalau ada partai yang tidak hadir, biarkan saja kursinya dikosongkan, tinggal diberitakan sama wartawan, bahwa partai ini takut dan tidak punya gagasan,” ujarnya.

Partai politik bisa menjelaskan ciri dan identitas partai, visi misi dan latar belakang kelahirannya. Partai tersebut ditantang mengidentifikasi masalah nasional dan bagaimana solusinya serta bagaimana kandidat disiapkan dan apa kemampuannya. “Inilah sebenarnya hal-hal yang sangat diperlukan untuk difasilitasi, sehingga penyelenggara pemilu harus memastikan ada medium untuk membedah perbedaan-perbedaan itu,” tegas Fahri.

Dengan adanya forum ini, partai peserta pemilu tidak boleh lagi bermain di luar arena. Karena itu KPU harus menyiapkan gelanggangnya. “Kalau sudah ada gelanggangnya baru kita ungkapkan rencana partai ke depan,” jelas Fahri seraya menegaskan bahwa sekali lagi, sediakan medium dan wadahnya supaya pertandingan ini menjadi lebih asyik bagi rakyat dan penontonnya bisa banyak, untuk mengaktifkan partisipasi publik yang lebih luas.

Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI

Related posts