NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sadar tidak dapat bekerja sendiri dan harus berkolaborasi dengan multipihak untuk menyukseskan Pemilu 2024 . Oleh karenanya, KPU pada Kamis (29/12) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan 3 asosiasi sekaligus, yakni Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang berlangsung di kantor KPU.
Sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, MoU-nya sendiri ditandatangani langsung Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dengan Ketua AIPI, Dr. Alfitra Salam, Wakil Ketua MIPI Prof. Siti Zuhro, dan Ketua APHTN-HAN, Prof. Bayu Dwi Anggoro. Saat penandatanganan dilakukan Hasyim Asy’ari didampingi Anggota KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan August Mellaz serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Selain itu juga dihadiri Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Ramlan Subakti, jajaran eselon II Setjen KPU, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi serta NGO.
Adapun ruang lingkup MoU bersama AIPI terkait Dukungan Pengelolaan Jurnal Electoral Governance:Tata Kelola Pemilu Indonesia. Dengan MIPI tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan MoU dengan APHTN-HAN terkait Pengembangan Sumber Daya Manusiadi Bidang Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
“Asosiasi-asosiasi ilmu pengetahuan yang rumpunnya sangat berkaitan dengan kepemiluan ini penting, sehingga dalam berbagai macam forum terutama kajian kepemiluan, kami sangat berharap atas bantuan dan dukungan, supaya dalam menjalankan kepemiluan, merumuskan, kebijakan dipandu dengan terangnya sinar pengetahuan,” kata Hasyim.
Lanjut dikatakan Hasyim, ada 24 perguruan tinggi sudah bekerja sama dengan KPU, diantaranya ada 12 PTN secara intens bekerja sama dengan KPU. KPU memiliki program S2 Tata Kelola Pemilu yang pesertanya adalah PNS dari Setjen KPU, pegawai KPU di seluruh wilayah Indonesia. “Mengapa peningkatan kapasitas SDM menjadi sesuatu yang penting, karena tidak semua pegawai KPU belajar kepemiluan. Padahal core bisnis atau urusan-urusan utama KPU adalah kepemiluan, sehingga bekal keilmuan menjadi sesuatu yang penting. Peningkatan kapasitas pribadi atau kapasitas personil menjadi daya dukung peningkatan kapasitas kelembagaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, KPU saat ini tengah merintis tambahan kerja sama pendidikan tingkat lanjut S2 nonTKP (Tata Kelola Pemilu), misalnya akuntansi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. “Ini penting karena KPU harus mengelola uang yang besar dan unit kerja KPU ini juga besar, sehingga tenaga-tenaga terampil tata kelola keuangan, menjadi sesuatu yang penting. Kami punya inspektorat yang tugasnya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu kami juga memerlukan tenaga-tenaga PNS yang andal dalam tata kelola keuangan.
KPU juga merintis S2 Teknologi Informasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), karena salah satu misi KPU adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dalam rangka peningkatan layanan kepemiluan, sehingga layanan KPU kepada para pihak itu makin baik, terutama karena kapasitas personil didukung oleh pengetahuan yang memadai. Kemudian, KPU juga sedang mempersiapkan S2 Hukum Pemilu bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
“Oleh karena itu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan KPU dan juga asosiasi atau profesi dalam hal ini AIPI, MIPI, dan APHTN-HAN menjadi bagian dari cara KPU untuk berkolaborasi, bersinergi, meningkatkan kapasitas personil kelembagaan KPU. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kepemiluan di Indonesia,” tandasnya.
Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilakukan pembacaan “Pernyataan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Berintegritas” oleh perwakilan AIPI, MIPI dan APHTN-HAN serta perwakilan perguruan tinggi negeri, yang diwakili Dr Muryanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mendukung dan siap mengawal agenda Pemilu 2024 tetap berjalan secara rutin setiap lima tahun, sebagaimana amanat konstitusi.
- Dukungan kepada KPU bekerja dengan integritas dan nilai-nilai konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.
- Akan bersama-sama mengawal KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, melalui dukungan akademik dalam upaya menghadirkan pemilu sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
Editor : Redaksi NSI
