NSI.com – JELANG tutup tahun 2022 dan dalam menyambut tahun baru 2023, Anggota DPR RI Fadli Zon memberikan 2 catatan penting dan kritis yang perlu dikawal, agar konsolidasi demokrasi Indonesia tidak terus terkikis. Disebutkannua, dalam 2 tahun terakhir ini, pandemi sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun.
Sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, adapun dua catatan kritis terkait komitmen pemerintah terhadap demokrasi, pertama, kata Fadli Zon yakni menjaga kepastian penyelenggaraan pemilu 2024. Pada 14 Desember lalu, pemilu sudah masuk ke dalam tahapan penetapan peserta. Ada 17 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh telah ditetapkan KPU. Namun, hal ini menurutnya bukan berarti penyelenggaraan pemilu 2024 sudah aman dari ancaman penundaan.
Psalnya, pada bulan lalu, misalnya, sejumlah media melaporkan masih adanya wacana penundaan pemilu yang datang dari aktor-aktor politik. Sebagai wacana yang inkonstitusional, pemerintah hendaknya tak lagi membiarkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, karena bisa merusak aspek konstitusionalitas, struktural, dan politis pada sistem demokrasi Indonesia.
Kedua, sambung Fadli Zon, hal perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah mengenai kualitas jalannya pemilu itu sendiri. Politisi Partai Gerindra ini menilai, bangsa Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Pemilu 2019, yang menyisakan sejumlah problem mendasar sangat serius. Mulai dari persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, hingga persoalan terkait ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat.
Fadli Zon yang juga menjabat Ketua BKSAP DPR RI ini lanjut menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi sejarah, sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu Pemilu Serentak. Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023, dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis. Editor : Redaksi NSI
