NSI.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr. H Isran Noor, pada Rabu (26/10) dipercaya memegang amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022-2023, menggantikan posisi Anies Rasyid Baswedan, yang serah terima jabatannya dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan.
Seiring kepercayaan diberikan Gubernur seluruh Indonesia kepada Isran Noor untuk memimpin APPSI, ini mengisyaratkan bahwa Isran Noor memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk kemudian bisa mempin negeri ini. Hal tersebut dikemukakan Koordinator Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdiyin (Korwil HPN) Kalimantan, Samsudin S, SH, didampingi Sekretaris HPN Kaltim Drs. H. Sobirin Bagus, MM kepada pewarta NSI.com, pada Kamis (27/10). “Ibarat pepatah, setiap jaman pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada jamannya. Nah saat ini, Kaltim dan Kalimantan yang merupakan bagian dari Indonesia Timur, memiliki sosok yang kami nilai mampu dan layak memimpin negeri ini, yakni Isran Noor,” jelas Samsudin yang juga sebagai Ketua HPN Kalimantan Timur.
Dulu, kata Sam (panggilan akrab Samsudin,red) kita memiliki tokoh Indonesia Timur yang pernah menjadi Wapres, yakni Hamzah Has asal Provinsi Kalimantan Selatan dan Jusuf Kalla (JK) dari Sulawesi Selatan. “Jadi melalui momentum Isran Noor yang menjabat sebagai Ketua Umum APPSI, maka sudah saatnya tokoh Indonesia Timur ini kita dukung maju sebagai Capres atau Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang,” jelas Samsudin.
Lebih lanjut Samsudin menyampaikan alasannya kenapa HPN Kaltim mendorong Isran Noor maju untuk memimpin Negeri ini, selain memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan, beliau (Isran Noor,red), memiliki komitmen kuat untuk memerjuangkan kepentingan daerah (pro daerah), sebagaimana sering digaungkannya, akan memerjuangkan dana perimbangan untuk daerah dialokasikan 70 persen, sedangkan 30 persennya untuk pusat.
“Isran Noor seorang pemimpin yang berangkat dari Nol, pernah menjabat Bupati Kutim 2 periode, bahkan berani mengundurkan diri dari Jabatan Bupati, ketika tak sejalan dengan kebijakan pusat. Selain itu, Isran berani memperjuangkan untuk kepentingan daerah, yakni mencabut izin Perusahaan Tambang asal Inggris Churchill Plc, karena Isran menduga berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa data-data yang dimiliki anak usaha Churchill berupa 5 izin Kuasa Pertambangan (KP) diindikasikan palsu,” beber Samsudin.
Pencabutan izin pertambangan dilakukan Isran itu, sebagai bentuk kedaulatan daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah, meski buntut dari pencabutan izin akhirnya membuat Pemerintah Indonesia digugat Churchill sebesar 2 Miliar USD melalui peradilan arbitrase. Namun gugatan diajukan Churchill ditolak dan kasusnya dimenangkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Dari realitas Isran Noor memerjuangkan daerah, sudah dapat diyakini ketika memimpin negeri, sosok Isran dinilai mampu untuk menjaga bumi nusantara dan sepenuhnya SDA digunakan untuk kemakmuran rakyat,” kata Sam.
Ketika ditanya, NSI.com, sejauhmana keberhasilan Isran Noor ketika menjadi Gubernur Kaltim? Secara tegas Samsudin mengatakan, meski momentum besar belum terlihat, namun bisa disaksikan komitmen Isran dalam membangun daerah, melalui program perumahan untuk rakyat sebanyak 2.600 unit di Kaltim, pemberian beasiswa sebesar Rp. 300 miliar untuk puluhan ribu pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
Tak hanya itu, Isran pun berkomitmen tetap mempertahankan pegawai honor untuk tetap bekerja, dan masih banyak program pro rakyat lainnya tidak terekspose. “Jadi, harapan kami dari Himpinan Pengusaha Nahdiyin, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan khususnya solid mendukung Isran Noor untuk maju memimpin negeri ini,” harap Samsudin.
Dilansir dari laman IG pemprov kaltim, Isran Noor dalam forum Pra Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dihelat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (27/10/2022), Gubernur Isran Noor meminta skema pembagian dana bagi hasil, antara pusat dan daerah bisa dikaji kembali dengan porsi yang lebih adil, sehingga daerah penghasil mempunyai kapasitas keuangan yang baik.
“Dulu saya usulkan APBN yang dikelola pusat 30 persen dan 70 persen di serahkan ke daerah atau 700 triliun dikelola pusat, 2.000 triliun ke daerah. Jika itu diterapkan, daerah akan memiliki kapasitas keuangan yang baik guna melaksanakan pembangunan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Terlebih kontribusi daerah dalam hal penerimaan negara cukup besar. Paling tidak porsi pembagiannya 40:60 atau 50:50,” beber Isran di depan para Gubernur yang hadir di forum itu.
Isran Noor lanjut mencontohkan, seperti di negara Cina, memiliki kebijakan pembagian keuangan negara lebih besar ke daerah-daerah hingga 70 persen. Kebijakan itu menurut Isran, berdampak pembangunan di daerah, sehingga tidak tertinggal dari pusat negara. “Tidak ada perbedaan yang signifikan, antara pembangunan di Beijing dan daerah diluarnya. Karena daerah diberi kewenangan,” tandas Isran. (yon’s)
