PARA aktivis kampus dari Samarinda yang tergabung dalam forum milenial Nusantara, mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, mahasiswa berjanji akan mengawal pembangunan IKN, agar tidak melenceng dan merugikan warga lokal. Hal tersebut terungkap dalam seminar digelar Forum Milenial Nusantara (FMN) di Warkop Bagio’s, Samarinda dengan tema “Eksistensi Penduduk Lokal dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Seminar yang diinisiasi FMN ini dalam rangka sosialisasi dan mengajak kalangan pelajar dan mahasiswa, untuk mendukung pemindahan IKN, melakukan edukasi kaum milenial khususnya para mahasiswa, agar dapat mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN. Kegiatan yang menghadirkan para aktivis kampus, diantaranya, Andi Irawan Iskandar (Ketua Umum HIMA Hukum UMKT, Arif Dwi Andika (Presiden BEM Fak Kedokteran Unmul), Edyshon Radja (Ketua BEM Faperta Universitas Widyagama Mahakam/UWGM) dan Husain Firdaus (Ketua Forum Milenial Nusantara).
Sebagaimana dikatakan Ketua Forum Milenial Nusantara, Husain Firdaus bahwa FMN merupakan wadah untuk menghimpun pemikiran, menyuarakan isu kedaerahan maupun nasional. Dalam beberapa kesempatan, FMN telah mengadakan berbagai kegiatan, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat. Menurutnya, kehadiran IKN harus menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, FMN mencoba mewadahi kritikan maupun saran dari semua pihak. “Nantinya akan coba disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum HIMA Hukum UMKT, Andi Irawan Iskandar, bahwa Pulau Kalimantan terkenal sebagai paru-paru dunia, akan terancam akibat terdampak dari pemindahan IKN. “Sedangkan terkait dengan eksistensi penduduk lokal, saya yakin nantinya tetap dapat bersaing dengan para pendatang,” katanya.
Terkait pemindahan IKN, ada beberapa hal positif dan negatif bisa terjadi. Misalnya, adanya kunjungan RI-1 setiap jalan yang rusak dan berlubang mendapatkan perbaikan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, adanya isu pengambilalihan lahan adat yang dimanfaatkan untuk pembangunan IKN, menimbulkan sentimen negatif. Karena segala hal berkaitan dengan adat harus dijaga dan dilestarikan. “IKN di Kaltim juga akan membuka lapangan kerja baru, dapat menjadi manfaat bagi masyarakat, dengan masih tingginya angka pengangguran maupun penduduk miskin,” katanya.
Sedangkan Ketua BEM Faperta UWGM Edyshon Radja mengatakan, pemindahan IKN ke Kaltim memiliki berbagai dampak perlu diperhatikan pemerintah. Salah satunya yaitu dengan banyaknya pembangunan jalan, gedung pemerintahan, maka lahan pertanian akan semakin berkurang. Kemudian, kata dia, terkait dengan kualitas SDM di Kaltim, harus diperhatikan dengan baik dalam menyambut IKN, karena masih terdapat masyarakat yang kurang mendapatkan pendidikan, kesejahteraan buruh juga masih kurang diperhatikan. Sehingga hal itu, perlu segera diperbaiki pemerintah daerah, agar masyarakat lokal mampu bersaing dengan para pendatang.
Menurut Presiden BEM Fakultas Kedokteran Unmul, Arif Dwi Andika, selama ini pembangunan di Indonesia masih Jawasentris. Sehingga, konsep IKN akan mendorong pembangunan di Indonesia lebih merata ke seluruh daerah, mengarah ke Indonesiasentris. “Dengan adanya hal tersebut, kita harus dapat memanfaatkan dengan baik oleh masyarakat lokal Kaltim,” katanya.
Sumber : Republika. co.id | Editor : Redaksi NSI
