NSI.com, BALIKPAPAN – Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia diminta untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, karena disana banyak peluang bisa diambil BPD. Oleh karenanya, pemerintah telah menyediakan skemanya, yakni melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Hal itu menjadi salah satu bahasan pokok, dalam Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) BPD Seluruh Indonesia, diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (11/5/2023). Kegiatan bertajuk Sinergi BPD-SI Membangun IKN itu, dihadiri lebih dari 100 anggota dewan komisaris dari BPD se-Indonesia. Hadir pula jajaran direksi BPD yang diundang secara khusus.
Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) Zainuddin Fanani mengatakan, selain melakukan rapat kerja, terdapat sejumlah seminar berkaitan dengan perbankan dan IKN dalam 2 hari kegiatan. Sebagai tuan rumah, pihaknya akan mengajak seluruh dewan komisaris BPD untuk melihat langsung ke lokasi pembangunan IKN, untuk meninjau progres pembangunan dan menilik potensi bisnis. ”Di IKN, nantinya ada Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, yakni Pak Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi. Dari beliau, kesempatan dan peluang bisnis bisa dijelaskan,” kata Zainuddin.
Direktur Utama Bank Bankaltimtara M Yamin menjelaskan, BPD se- Indonesia sangat mungkin bisa ikut serta dalam mengambil peluang dalam pembangunan IKN. Hal itu, kata Yamin, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN
Di sinilah kami ingin mengajak teman-teman BPD di seluruh Indonesia, untuk ikut serta melalui pola sindikasi dengan skema KPBU karena relatif aman. Dalam peraturan tersebut, sambungnya, ada skema KPBU dalam pendanaan IKN. Menurut Yamin, investor butuh bantuan pendanaan atau lender. BPD di seluruh Indonesia, katanya, bisa mengambil peluang itu dalam berkontribusi membangun IKN.
Sebagai BPD yang terdekat dengan IKN, Yamin menambahkan, Bankaltimtara sudah memulai penjajakan dalam beberapa sektor. Beberapa waktu lalu, pihaknya dan Gubernur Kaltim sudah bersurat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka ingin mengambil peluang penyaluran pembayaran ganti rugi lahan warga di IKN. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, titik mula pembangunan IKN, terdapat 7 kantor perwakilan Bankaltimtara di 4 kecamatan. Yamin mengatakan, dengan jumlah tersebut, warga tidak perlu pergi jauh untuk mencairkan uang ganti rugi lahan.
Di sisi lain, Yamin mengakui, Bankaltimtara punya keterbatasan dana. Untuk itu, ia mengajak BPD di daerah lain, turut serta mengambil peluang di sektor-sektor lain yang memungkinkan digarap, seperti penyediaan air, pengelolaan sampah, rumah sakit, dan beberapa sektor lain. ”Di sinilah kami ingin mengajak teman-teman BPD di seluruh Indonesia, untuk ikut serta melalui pola sindikasi dengan skema KPBU karena relatif aman,” ujarnya.
Ketua FKDK BPD SI Farid Rahman mengatakan, BPD di seluruh Indonesia, jika digabung, masuk dalam lima bank terbesar di Indonesia. Itu terlihat dari kekuatan finansial sekitar Rp 90 triliun, selisih sekitar Rp 40 triliun dengan Bank Rakyat Indonesia. Untuk itu, forum dewan komisaris tersebut berupaya agar BPD di Indonesia semakin solid dan berkontribusi dalam pembangunan.
Dalam pembangunan awal IKN, Pemprov Kaltim melihat geliat ekonomi sudah mulai terasa di sejumlah kabupaten dan kota. Bahkan, daerah di sekitarnya juga turut merasakan dampak ekonomi. Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, sejumlah bahan baku pembangunan awal IKN didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah, salah satunya berupa batu.
Kesempatan tersebut, kata Sri, bisa diambil daerah dan BPD dalam menggeliatkan ekonomi di daerah sekitar IKN. Selama ini, lanjutnya, hampir 60 persen pergerakan ekonomi berpusat di Pulau Jawa, yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional. ”IKN ini hadir dengan pertimbangan redistribusi perkembangan ekonomi juga bisa menyasar di wilayah tengah dan timur Indonesia,” tandasnya.
Sumber : Kompas.id | Editor : Redaksi NSI
