NSI.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi lagi membuat heboh. Saat negara lagi kesulitan menghadapi besarnya kebutuhan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), DPR malah melakukan pengadaan kalender yang nilainya nyaris menembus angka Rp 1 milyar, setelah sempagt dihebohkan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, yang dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.
Tender gorden yang sempat PT. Bertiga Mitra Solusi itu, namun akhirnya dianulir pada Mei 2022, karena adanya desakan dari publik untuk dibatalkan. Kala itu, badan urusan rumah tangga DPR memutuskan agar Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI, sebagaimana diungkapkan Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso.
Belum hilang dari ingatan publik soal tender gorden, kini DPR menganggarkan pembuatan kalender 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp 955 juta. Rencana tender pengadaannya tertera dalam situs LPSE DPR RI, diberi nama ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ dengan kode tender 739087.
Tender ini membuat heboh publik. Sampai pada akhirnya Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah meminta pengadaan kalender itu disetop.
“Menurut hemat saya, marilah hal-hal yang artifisial, program-program kesekjenan yang artifisial dikurangilah,” kata Said, seraya menambahkan bahwa pengadaan kalender itu tak urgensi. Pasalnya, setiap orang sudah memiliki jam tangan dan gawai yang menyediakan fitur kalender digital.
“Pembuatan kalender itu kan hanya enak dilihat tapi fungsinya, namanya kalender setiap orang sekarang punya arloji, setiap orang punya HP. Untuk apa lagi?” ujarnya.
Oleh karenanya, Said setuju jika anggaran mencapai hampir Rp 1 miliar itu dialihkan pada hal lain. “Saya lebih setuju kalau Rp 955 juta itu dialihkan pada penguatan, umpamanya, terhadap paperless. Supaya di DPR sudah tidak ada lagi kertas berserakan setiap rapat kerja bersama pemerintah. Itu jauh lebih penting. Harapan saya dialihkan ke situ saja,” jelasnya.
Said lantas meminta proses pengadaan kalender cetak itu disetop. Dia mendorong program kesekretariatan DPR yang sesuai dengan slogan ‘go paperless’. “Hentikan saja Rp 955 juta untuk kalender,” katanya.
“Iya. Alihkan kepada yang fungsional, lebih berfungsi. Karena kalau paperless, artinya berapa banyak anggaran yang bisa diefisienkan,” tandasnya.
Sumber : CNBC Indonesia | Editor : Redaksi NSI
