NSI.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi 2 menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang keduanya merupakan kader dan politikus dari Partai NasDem.
Lebih lanjut Djarot menekankan, penyegaran di internal kabinet perlu dilakukan, agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. “Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor. “Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor,” ujar Djarot.
“Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” tegasnya.
Namun, Djarot mengembalikan semuanya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif, apakah perlu beberapa menterinya diganti, termasuk peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung. “Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati, kita hargai, kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” ungkap Djarot.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan kepala negara ketika menjawab pertanyaan wartawan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12). Jokowi diminta menanggapi hasil survei Charta Politika Indonesia, yang mayoritas publik menginginkan ada reshuffle kabinet. “Mungkin,” jawab Jokowi singkat. Jokowi kembali ditanya kapan akan melakukan pergantian menterinya. “Ya nanti,” jawab Jokowi singkat.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
