NSI.com, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, rencana pelaksanaan deklarasi pembentukan koalisi Demokrat, NasDem dan PKS yang mengusung calon presiden Anies Baswedan, yang seyogyanya akan dideklarasikan Kamis (10/11) hari ini, ternyata batal dilaksanakan. Alasannya masih membutuhkan waktu dalam persiapannya. “Tentu butuh waktu dalam persiapannya,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (9/11).
Menurut Herzaky, momentum deklarasi koalisi bisa menjadi game changer yang mengubah peta kontestasi saat ini. Sehingga ada harapan besar dari masyarakat ditumpukan kepada koalisi. Oleh karenanya rakyat menantikan koalisi itu terbentuk, serta mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri ini. “Rakyat sudah lelah terus didera kenaikan harga-harga, dari harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar minyak, listrik dan gas. Sedangkan penghasilan mereka tidak kunjung meningkat. Kesulitan ekonomi benar-benar rakyat rasakan dalam dua tahun terakhir ini,” ungkapnya.
Oleh sebab ibu, sambung Herzaky, terkait pelaksanaan deklarasi koalisi masih membutuhkan kesepakatan menyeluruh, termasuk soal bentuk perubahan yang dikehendaki dan cara mewujudkannya. “Lalu, sosok seperti apa yang bisa mewujudkan dan mengawal program-program ini. Apa kriteria capres-cawapres paling tepat dan mekanisme penentuannya,” ucap dia.
Menurutnya, ada sejumlah alasan deklarasi koalisi itu batal. Pertama, Majelis Syura PKS baru menggelar rapat pada Desember 2022 mendatang. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November 2022. “Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi, karena memang satu PKS akan rapat Majelis Syura akhir tahun Desember. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu,” kata Willy politisi Nasdem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia pun menyampaikan bahwa Partai NasDem menghormati mekanisme yang berlangsung di internal Partai Demokrat dan PKS. Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan digelar pada akhir tahun. Namun, ia tak menutup kemungkinan Partai Demokrat dan PKS akan melakukan deklarasi masing-masing lebih dulu.”Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama, tapi partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan ” tutur Willy.
Sementara itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, pembatalan rencana deklarasi koalisi antara partainya dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat, bukan berarti tanda keretakan. Menurutnya, hal tersebut merupakan proses alami dalam membangun koalisi demi mencapai titik temu kepentingan semua pihak terkait. “Mundurnya deklarasi, bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi,” ucap Kholid.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
