NSI.com, JAKARTA – Lembaga konsultan properti Knight Frank Indonesia menyarankan, agar properti ritel menjadi salah satu sektor yang harus segera dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dalam rangka mengoperasionalkan sebagai kota layak huni.
“Kami menemukan bahwa sektor ritel ini tidak hanya ritel besar dan ritel yang bersifat private, namun juga ritel yang bersifat publik hingga ritel bersifat small scale perlu dibangun, untuk menyediakan layanan kota dalam hal ini sektor properti ritel berfungsi sebagai fasilitas publik, yang didukung pengelola kota untuk mendorong serta mengoperasionalkan IKN,” ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu lalu.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei dilakukan Knight Frank Indonesia, salah satunya terdapat poin berbunyi, ada beberapa sektor potensial atau diperlukan untuk segera dibangun di IKN.
Dari hasil survei tersebut, muncul 3 sektor utama diidentifikasi sebagai subsektor properti yang perlu segera dibangun dan tumbuh di IKN, yakni gedung perkantoran, kemudian pembangunan sektor hunian sebagai tempat tinggal para ASN, TNI, Polri pusat yang bekerja di pusat kota, serta sektor ritel.
Seperti diketahui, badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2024, berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Pada tahun 2024, pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN, sehingga IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Terkait, pendanaan pembangunan IKN dari APBN, diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, dan istana wapres. Sementara pendanaan nonAPBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, yakni bidang investasi antara lain membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.
Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.
Sumber : Elshinta.com | Editor : Redaksi NSI
