NSI.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dlam Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, berlangsung Selasa (16/8) kemarin. Ada beberapa hal penting disampaikan Jokowi, yakni 5 agenda besar nasional yang tidak boleh berhenti, meski krisis dan konflik geopolitik masih menghantui dunia.
“Semoga bisa berjalan, memang tantangannya berat kan. Jokowi sendiri sudah mengingatkan ini era yang penuh dengan tantangan yang besar,” ujar Surya Paloh di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Lima agenda nasional disebutkan Jokowi adalah pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Keempat mendukung agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi.
Terakhir, kelima, pembangunan ibu kota nusantara (IKN) harus dijaga keberlanjutannya. Karena IKN diklaim akan menjadi motor penggerak ekonomi baru untuk Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian-capaian pemerintah sepanjang tahun 2022 dalam sidang tahunan MPR RI, termasuk surplus APBN Indonesia sebesar Rp 106 triliun.
Presiden Jokowi menyebut ada 107 negara terdampak krisis, sebagian di antaranya jatuh bangkrut. Selanjutnya, diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.
“Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini,” ujar Presiden.
Lanjut dikatakan Jokowi, pembangunan IKN harus dijaga keberlanjutannya, karena IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Jadi, sambungnya IKN bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tapi juga motor penggerak ekonomi baru. IKN, bukan sebagai kota biasa, tapi sebagai kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengakui bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN memang dibiayai oleh anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, dia menegaskan pembangunan selain kawasan tersebut akan dibiayai oleh investasi swasta.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” ujar Jokowi seraya menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu agenda prioritas.
Menurutnya, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. “Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata,” kata Jokowi.
“Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi,” tandasnya.
Berbagai Sumber | Editor : TIMC
