NSI.com, SAMARINDA – Dana pembangun infrastruktur Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang saat ini digunakan bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan juga pasar, agar ke depannya banyak investor swasta untuk meneruskan pembangunannya.
“Pada tahap awal, pembangunan IKN alokasi dananya dari APBN, dari sini kemudian diharapkan menjadi pendorong, sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar,” ucap Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Hotel Mercure Samarinda, Senin (15/8).
Selain menggunakan APBN sambung Bambang, pemerintah terus mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan di kawasan IKN.
“Melalui metode creative financing seperti municipal bond, SDG bond, maupun green bond, akan menjadi alternatif untuk diterapkan. Semua bisa dijalankan dengan efektif, manakala Ibu Kota Nusantara mempunyai environment, social, and governance (ESG) yang baik,” jelas Bambang.
Ditambahkannya, melalui tata kelola yang baik akan dapat menjaga reputasi dan kredibilitas IKN, termasuk penanganan lingkungan, sosial dan ESG secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN. Dalam hal ini, Bambang ingin membuktikan bahwa pada tahun 2024 mendatang, hasil pembangunan di IKN sudah dapat dilihat disekitar kawasan KIPP, baik pembangunan gedung, juga ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.
Lanjut dikatakan Bambang, pihaknya ingin mendapat masukan dari berbagai pihak, baik terkait persoalan lingkungan, sosial budaya dan lain sebagainya. “Semakin bagus kita dapat menangani masalah lingkungan, masalah sosial dan masalah yang berhubungan tata kelola, maka biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun dan semakin baik persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pembangunan IKN,” ungkapnya.
Bambang kembali menegaskan, bahwa pembangunan IKN Nusantara di atas lahan seluas 921 hektare (ha) akan rampung pada 2024 beserta fasilitas pendukungnya. Untuk tahap awal, kata Bambang, bakal dilengkapi fasilitas publik. Sehingga ketika masyarakat yang pindah ke IKN Nusantara, dapat menjalankan kehidupannya seperti biasa.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, guna menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN), maka Badan Otorita menjamin bahwa pembangunan IKN jauh dari praktik korupsi.
“Tidak ada korupsi, tidak ada tender main-main, tidak ada ‘arisan’. Ini dilakukan agar semakin mudah untuk mengakses pendanaan di level internasional dan juga di lokal,” ungkap Bambang melalui rilis resmi tim transisi.
Oleh karenanya, pembangunan IKN harus melalui tata kelola yang baik dalam segala aspek pembangunan, bersih dari praktik korupsi dan patuh terhadap lingkungan, ini diharapkan dapat mendatangkan peluang investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mengatakan, pihaknya akan mengawal pembangunan IKN dalam 4 hal yakni analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan, dan pendampingan proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN.
Berbagai Sumber | Editor : Redaksi NSI
