JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan dalam minggu ini bisa mengantongi dana ibu kota negara (IKN) Nusantara. “Mudah-mudahan dana awal dapat cair dalam bentuk DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di minggu ini. (Prosesnya) sudah selesai pembahasan, kita menunggu dalam bentuk DIPA” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga belum lama ini di Jakarta.
Danis lanjut mengatakan saat ini belum ada konstruksi yang dimulai. “Selesai DIPA, tanda tangan kontrak, (baru) mulai konstruksi,” tambahnya.
Adapun hitungan kebutuhan dana awal diajukan Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan untuk jangka panjang hingga 2024, proyeksi anggaran pembangunan IKN Nusantara adalah Rp 43 triliun. “Untuk 2022 sekitar 5 triliun (dana yang diajukan),” ujar Danis.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pencairan dana awal pembangunan IKN sedang dalam proses, karena diperlukan penelaahan lebih lanjut sebelum pencairan dilakukan.
“Ini sedang kami proses bersama mereka (Kementerian PUPR), artinya ada penelaahan dan sebagainya. Ini tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP),” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing secara virtual, kemarin.
Isa lanjut menjelaskan, tahun ini baru Kementerian PUPR membutuhkan anggaran untuk pembangunan IKN. Sebetulnya, sambung Isa, Kementerian PUPR sudah memperoleh alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun, tapi ternyata dana tersebut dinilai tidak cukup.
“PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun,” kata Isa.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara. “Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu.
Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun. Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.
Sumber : Detikcom/Liputan.6.com | Editor : Suarno
