NSI.com, JAKARTA – Momentum Presidensi G20 Indonesia berlangsung di Bali, dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pemerintah dan kalangan dunia usaha. Banyak negara menyatakan minat, untuk bergabung dalam proyek strategis Indonesia, mulai dari sektor transportasi, energi hingga pembangunan jalan tol. Adapun sejumlah proyek yang disepakati dalam KTT G20 tercatat ada 6 (enam) yaitu :
Moda Raya Terpadu (MRT)
Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 dimanfaatkan pemerintah melalui Menhub Budi Karya Sumadi, dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, agar tidak lagi bergantung pada dana APBN.
“Sebagaimana amanat bapak Presiden bahwa pengembangan angkutan massal perkotaan seperti MRT Jakarta, sangat penting untuk terus dilakukan. Saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif, untuk percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan,” kata Budi dikutip Rabu (16/11/2022).
Indonesia, sambung Menhub, berhasil menggaet Jepang, Inggris, dan Korea Selatan (Korsel) dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan 3 (tiga) negara tersebut di Bali, berlangsung Senin (14/11/2022) disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Adapun kerja sama proyek dengan Jepang, kedua negara sepakat untuk melanjutkan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1 Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria. Dengan Inggris, kedua negara sepakat untuk mengembangkan proyek MRT Jakarta East-West Fase I dan proyek LRT Jakarta dengan pendanaan sebesar US$ 1,25 miliar. Dengan Korsel, kerja sama akan dilangsungkan terkait pembangunan MRT Fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan.
Jepang, Inggris, sampai Korsel Keroyokan Garap MRT Jakarta
Tol Trans-Sumatera
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Turki menandatangani kontrak kerja sama Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra di Bali, juga dilakukan pada Senin (14/11/2022). Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Operasi III PT Hutama Karya Koentjorodengan Wakil Presiden Dewan Direksi ERG Insaat Ticaret ve Sanayi Mustafa Sani Erbilgin, disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Satmawidjaja mengatakan, alasan Turki menjadi negara mitra pada proyek ini, dikarenakan Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol.
“Sangat tepat Indonesia bekerja sama dengan Turki untuk terus melanjutkan pembangunan Tol Trans-Sumatra. Untuk itu kami berharap, MoU ini tidak berhenti sampai disini, tetapi dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata bagi Indonesia,” tutup Endra, dalam keterangan Selasa, (15/11/2022).
Proyek Transisi Energi
Indonesia mendapatkan pendanaan proyek berbasis energi terbarukan, dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, hingga pemensiunan PLTU dari negara G7 senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$). Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia.
Kabar baik ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. “Bersama kita memobilisasi US$ 20 miliar dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara,” ungkapnya saat KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
RI Dapat “Kucuran Dana” Rp 311 T Dari Biden & G7 (CNBC Indonesia TV)
Selain itu,Climate Counselor to The Secretary at US Department of The Treasury Jepang dan AS serta Norwegia, dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia membuat rencana investasi komprehensif dalam payung Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE).
Proyek Pemensiunan PLTU
PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB), untuk rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melalui skema Energy Transition Mechanism(ETM). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB, terkait penjajakan pensiun dini PLTU pertama dimiliki produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.
Penandatanganan dilakukan pada saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (13/11) lalu dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi perihal upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.
Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt, dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM.
“Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia, dan Pasifik,” jelasnya.
Proyek Bisnis Hidrogen dan Amonia
PT Pertamina (Persero) dan perusahaan energi dan bahan kimia terbesar asal Arab Saudi, Saudi Aramco, menyepakati kerja sama proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua perusahaan dilakukan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Senior Vice President Downstream Aramco Mohammed Y. Al Qahtani pada B20 Summit 2022 di Bali, Senin (14/11/2022).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, alasan pengadaan proyek ini dikarenakan Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil. Hal tersebut menjadi riskan mengingat transisi energi tidak boleh membahayakan ketahanan dan keterjangkauan energi.
“Karena itulah Pertamina mengembangkan program dekarbonisasi melalui CCUS (Carbon Capture, Utilizatin & Storage). Hidrogen dan Amonia diharapkan memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan, memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi, transportasi berat, pemanasan dan proses industri,” jelasnya, dikutip dari keterangan resmi Pertamina, Selasa (15/11).
Nota kesepakatan tersebut juga melibatkan studi kelayakan, bertujuan untuk menilai kemungkinan kerja sama pengembangan amonia dan hidrogen bersih, termasuk potensi penangkapan, pemanfaatan, serta penyimpanan karbon (CCUS) pada lokasi yang disepakati.
Proyek Bisnis Kilang Tuban
Pertamina New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Subholding New & Renewable Energy Pertamina bersama perusahaan listrik asal Arab Saudi, ACWA Power resmi menandatangani Joint Development Agreement (JDA), terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap, dan air pada proyek Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur. Penandatanganan JDA ini dilakukan oleh CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro dan CEO ACWA Power Paddy Padmanathan dalam acara B20 Summit di Bali pada Minggu (13/11/2022).
Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari GRR&P Tubanyang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Dari perjanjian tersebut, disepakati kerja sama meliputi pengembangan pembangkit listrik kapasitas 575 Mega Watt (MW), pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam.
“Kerja sama ini sangat strategis, di mana Pertamina NRE akan mengambil bagian dalam mendukung proyek GRR&P Tuban yang memegang peran penting untuk membangun ketahanan energi nasional. Kami sangat antusias untuk memberikan dukungan melalui penyediaan solusi rendah karbon,” ungkap Dannif, dikutip dari keterangan resmi Pertamina, Senin (14/11/2022).
Sumber : CNBC Indonesia | Editor : Redaksi NSI
