NSI.com, SOLO – Pemerintah berencana mengirim 6000 warga Yogyakarta untuk transmigrasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun rencana ini menuai berbagai polemik. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti dalam Dialog Interaktif dengan tema ‘Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibukota Nusantara melalui Program Transmigrasi’ digelar di Ros-In Hotel pada Selasa (25/7/2023).
Acara itu digelar untuk menyamakan persepsi tentang transmigrasi antara pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat terkait. Salah satu alasan Yogyakarta akan mengirim 6000 warganya ke IKN, adalah karena warga DIY dianggap sudah mahir dalam pertanian. “Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpatisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN,” ujar Elly.
Hal senada diungkapkan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, bahwa warga Bantul memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi guna turut membangun Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bantul pun memberikan dukungan terhadap program transmigrasi ini. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bantul memberikan fasilitas kepada transmigran, agar bisa hidup sejahtera di IKN atau wilayah transmigrasi mereka.
Namun program yang digagas nPemerintah Yogjakarta itu, kini menuai Polemik. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, memberikan pendapatnya tentang rencana transmigrasi 6000 warga Yogyakarta ke Kalimantan tersebut. Meski tidak secara eksplisit menolak, namun Samsung mengatakan jika transmigrasi yang dilakukan secara mandiri alias atas kesadaran masyarakat sendiri, tentu akan lebih baik ketimbang dijadikan sebuah program. Sebab menurutnya, pemindahan melalui program transmigrasi tidak akan semudah itu dan akan menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat. “Transmigrasi itu enggak gampang loh. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga. Mampu tidak pemerintah?” kata Samsun, Selasa (1/8/2023).
Selain itu, rencanya transmigrasi 6000 warga Yogyakarta ke IKN ini juga dengan tegas ditolak AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kaltim. Ketua AMAN Kaltim, Saiduani Nyuk, menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain jika tujuannya memang untuk kesejahteraan. Sebab menurutnya, di beberapa wilayah Kaltim sendiri masih banyak ditemukan konflik terkait teritorial, terutama yang melibatkan masyarakat adat lokal. Saiduani Nyuk mengatakan jika program transmigrasi 6000 warga Yogyakarta ke IKN akan bertentangan dengan adat wilayah setempat.
Sumber : Bisnis.com | Editor : Redaksi NSI
