NSI.com – PT POS Indonesia (Persero) atau Posindo resmi menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Terkait hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, mengingatkan kepada perusahaan logistik tertua di Indonesia itu, agar dalam pendistribusian logistik harus menggunakan teknologi, untuk bisa memantau secara real time distribusi logistik Pemilu, sehingga Posindo bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah-daerah tertentu.
“Yang kedua tentu kita harapkan niat PT Pos ini kan jelas adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi. Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini, saya pikir nanti silahkan dijelaskan oleh PT Pos,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pos Indonesia terkait penanganan logistik Pemilu 2024, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan, agar Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik dan sistem koordinasi dengan KPU, utamanya setelah Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan adanya provinsi-provinsi baru. Hal tersebut, agar distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri. “Setelah Pemilu 2019 yang lalu, negara kita telah berkembang secara administrasi. Dimana terjadi pemekaran wilayah, bahkan baik provinsi kita hari ini kan dari 34, sudah menjadi 37 dan provinsi yang baru ini. Bapak tahu juga bagaimana kondisi seperti di Papua Barat dan papua Tengah. Nah ini tentu kita berharap bagaimana sih kesiapan PT Pos Indonesia dalam mengantisipasi hal-hal ini, baik dari data kebutuhan logistiknya dan juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU,” jelas Legislator Dapil Aceh II tersebut.
Terakhir, Muslim berharap ke depan Pos Indonesia dapat terus berkembang dan berinovasi, sehingga tidak kalah dengan perusahaan logistik swasta. “Kita berharap PT Pos ini harus menjadi motor Pak. Jadi jangan sampai kita kalah dengan khususnya perusahaan swasta yang begitu pesat perkembangannya hari-hari ini dengan menggunakan segala teknologi. Kita berharap betul-betul memang PT Pos menjadi pemantik utama. Bagaimana membangun sinergitas dengan perusahaan-perusahaan swasta atau betul PT Pos kan nggak mungkin bisa bekerja sendiri berkaitan dengan penyaluran logistik ini,” tutupnya.
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR Harris Turino pun mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan informasi yang ia terima, PT Pos Logistik Indonesia, yang menjadi bagian dari lini bisnis PT Pos Indonesia, dinilai belum maksimal memberikan layanan distribusi logistik, akibat persaingan antar perusahaan logistik di Indonesia.
Namun, ia berharap PT Pos Indonesia mampu meningkatkan kapasitas diri, sehingga bisa menjadi rekan resmi Pemilu 2024. “Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam (tahun) 2024 mendatang, bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu,” ungkap Harris saat sesi pendalaman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Lebih lanjut, dirinya menekankan PT Pos Indonesia agar memiliki rencana kontigensi untuk menghadapi distribusi logistik pemilu untuk 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar). “Mungkin bisa diselaraskan dengan pengalaman-pengalaman paling berharga dalam menjalankan distribusi logistik dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya),” pungkasnya.
Menanggapi, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics, guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.
Selain itu, PT Pos Indonesia menyebutkan akan ada 4500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. Terakhir, PT Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU.
Editor : TMC / Redaksi NSI
