NSI.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka-bukaan soal belum ada investor yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, saat ini sejumlah investor telah menunjukkan keteratrikannya. Hanya saja, memang saat ini belum ada realisasi investasi dari pihak swasta.
Pasalnya, para investor ini perlu melihat terlebih dulu realisasi dari pembangunan yang dibiayai APBN. Setelah nanti mereka melihat progres pembangunannya, barulah para investor ini akan mulai masuk ke IKN. “Prinsipnya kan begini, investor sudah banyak yang minat, tapi investor ini kan sama dengan kalau kita mau naroh uang. Kan semua juga begitu, kalau kita jadi investor kan posisi pasti wait and see,” jelas Endra, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023), seraya menegaskan, bahwa “Jadi bukan berarti statement Pak Menteri tempo hari itu, kan investornya belum ada yang masuk itu, bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27 persen,” imbuhnya.
Lanjut dikatakan Endra, untuk saat ini pun sejumlah negara sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, itu terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada. Setelah mengajukan LoI, proses untuk masuk ke IKN pun masih cukup panjang mulai dari perencanaan, kemudian studi kelayakan atau feasibility study (fs), hingga perencanaan yang lebih detail barulah investor mulai masuk. “Kan dari LoI itu sampai masuknya investasi ada prosesnya, tidak ujug-ujug besoknya dia naro uang kan nggak begitu,” beberya.
Untuk saat ini, sambung Endar, Kementerian PUPR mencatatkan progres pembangunan IKN Nusantara, sudah mencapai angka 27 persen. Pembangunan tengah berfokus pada zona 1A yang merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terdiri atas sejumlah bangun mulai dari hunian ASN, Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri. “Ya memang kita dulu yang harus masuk. Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat ‘oh ini pemerintah serius’, baru mereka akan men-support,” ujarnya.
Sebagai diketahui, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui hingga saat ini, memang belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Menurutnya, kebanyakan investasi baru mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LOI), salah satunya lantaran permasalahan tanah. “Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan sudah ada yang masuk LOI, lewat saya udah beberapa LOI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023) lalu.
Meski begitu, dia bilang bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan segera mengajak para investor potensial, untuk berkunjung bersama ke IKN. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar kepastian realisasi investor.
Sumber : Detik.com | Editor : Redaksi NSI
