NSI.com, SAMARINDA – Pada acara sosiasilasi kebijakan dan program Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 22 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kaltim, mendapatkan bantuan masing-masing 3 unit Laptop, yang diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hetifah Saifudian, yang berlangsung pada Sabtu (18/11/2023, di Kampus 2 Universitas Nahdathul Ulama (UNU) Jl. Apt. Pranoto Kel. GunungPanjang, Kecamatan Samarinda seberang, Kota Samarinda.
Ke-22 PTS yang mendapatkan bantuan Laptop yakni Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda, Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur (UMKT), UNU kALTIM, Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Universitas Balikpapan (Uniba), Universitas Mulia, IKIP PGRI Kaltim, ITKES Wiyata Husada Samarinda, STIE Balikpapan, STIKOM Samarinda, STIMIK Samarinda, ATIMI Samarinda, STIE Samarinda, STIENAS Samarinda, STMIK Widya Cipta Dharma, STT Migas, STIE Madani Balikpapan, STMIK Borneo International, STIH Awang Long Samarinda, STIKES Dirgahayu Samarinda, STIKES Samarinda, STIKES Mutiara Mahakam Samarinda.
Peserta dari sejumlah PTS se-Kaltim yang hadir dalam acara sosialisasi, digelar beberapa waktu lalu. foto suarno.
Penyerahan bantuan Laptop tersebut, diberikan kepada 22 PTS seusai acara sosialisasi kebijakan dan program direktorat kelembagaan, yang dimulai pada pukul 14.00 hingga ditutup sekira pukul 17.00 Wita. Acara sosialisasi dibuka resmi oleh Rektor UNU Kaltim yang diwakili oleh Wakil Rektor UNU Kaltim Dr. Achmad Baiquni. Sedangkan yang menjadi keynote Speech disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr.Ir. Hetifah Saidudian.MPP.
Dalam paparannya, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltim ini sudah 3 periode duduk di Senayan ini, menegaskan bahwa ia berkomitmen mendukung dan terus mendorong peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju SDM Unggul. Oleh karena itu, khususnya Kaltim yang telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) harus berani bertransformasi dan berubah, menjadi yang lebih baik. Untuk itu, perlu ada masukan, terkait akreditasi setiap Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kaltim.
Hal itu disampaikan Hetifah, mengingat di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam mencetak SDM, yakni tercatat ada sebanyak 4.495.453 mahasiswa yang kuliah di PTS dan sebanyak 451.691 mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi Agama (PTA) Swasta, sehingga ada sebesar 53,08 persen mahasiswa menempuh pendidikan tinggi di swasta, atau mencapai 4.947.144 mahasiswa.
Peserta dari sejumlah PTS se-Kaltim yang hadir dalam acara sosialisasi, digelar beberapa waktu lalu. foto suarno.
“Terkait akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia termasuk yang ada di LLDIKTI XI, masih ada 38 persen PT atau sebanyak 1.667 Perguruan Tinggi di Indonesia yang belum terakreditasi. Untuk itu perlu adanya masukkan dari PTS yang ada di Kaltim, apakah sistemnya yang sulit atau seperti apa. Ini nanti sebagai bahan masukkan bagi DPR untuk dibahas bersama menteri,” katanya.
Lanjut dikemukakan Hetifah, diakui memang dalam UUD 1945, hanya anggaran pendidikan yang dialokasikan secara tegas, yakni minimal 20 persen. “Jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp3.000 triliun, maka minimal anggaran pendidikan dialokasikan di APBN sebesar Rp. 600 triliun. Tapi karena dihadapkan pada politik anggaran, sehingga sampai pada tahun 2024, alokasinya angaran pendidikan baru mencapai 16 persen saja,” ungkapnya.
Selain itu, sambung Hetifah, terkait pengelolaan pendidikan tinggi masih ditemukan sejumlah persoalan, pertama, status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), hanya ingin mengincar agar bisa mendapatkan anggaran berlimpah dari Pemerintah. Kedua, kualitas PTS mayoritas masih berada di level atau akreditasi yang tergolong rendah. Ketiga ,relevansi antara prigram studi di PT dengan keperluan tenaga kerja. Keempat, Masalah Riset, masih banyak hasil riset dan jurnal yang dihasilkan mahasiswa maupun pengajar di kampus, namun jarang dijadikan rujukan dalam membangun bangsa. Bahkan kementerian sendiri lebih suka, memakai hasil riset dari luar negeri. Kelima, beban kerja para tenaga pengajar di PT.
Bahkan banyak dosen yang merasa terbebani. Karena urusan Scopus dan Jurnal.
Oleh karenya, sambung Hetifah, DPR memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain ; peertama, mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kedua, Meningkatkan dan menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Ketiga, meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Keempat, menguatkan sistem tata kelola Dirjen Pendidikan Tinggi. Terakhir, kelima, menguatkan riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat.
“Hal itu perlu kita dorong dan lakukan, mengingat fungsi pendidikan tinggi, adalah untuk mendidik seseorang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis.Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan pendidikan sejatinya,” tandasnya. (yon’s) .
