NSI.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menegaskan, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur harus dilanjutkan siapapun presidennya. Hal ini agar tidak membuat khawatir para investor. “Jadi memang pemerintah meminta banyak masukan dari pelaku usaha dan kita banyak dilibatkan. Pertama meski kita lihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya sudah jelas. Jadi siapapun pemimpinnya dia harus melanjutkan. Ini nomor satu, karena ini proyek jangka panjang gak bisa kemudian berhenti di tengah jalan. Jadi UU, dasar hukum ini sangat penting,” tegas Shinta di Economic Update, Rabu (12/7/2023).
Selain itu ada beberapa masukan pengusaha perlu diperhatikan pemerintah soal IKN. Pertama adalah kepastian lahan di IKN. Pengusaha dan investor ingin memastikan bagaimana status lahan di kawasan IKN. Jangan sampai masih ada sengketa lahan yang belum terselesaikan. “Oke kalau mau kita invest di sana dan kita kembangkan bagaimana kepastian lahannya. Dari dasar hukum lahan tersebut kepemilikannya seperti apa, ini juga harus,” imbuhnya.
Hal lainnya yaitu menyangkut insentif. Pengusaha dan investor ingin memastikan apa saja insentif yang didapat, apabila mereka menanamkan modalnya di IKN. “Kemudian ketiga dari segi insentif. Kalau kita investasi di sana, insentif apa yang diberikan. Itu juga pemerintah mengeluarkan insentif,” ucapnya.
Foto: Bloomberg via Getty Images/Bloomberg
Signage at the construction site of the country’s new capital Nusantara, known as IKN, in Penajam Paser Utara, East Kalimantan province, Indonesia, Wednesday, March 8, 2023. Indonesia is offering more tax cuts and looser terms for land acquisitions under a new rule as it struggles to attract more investors to its $34 billion new capital project. Photographer: Rony Zakaria/Bloomberg via Getty Images
Terakhir ada demand atau permintaan. Ini hal yang paling utama. Sederhananya, pengusaha mau investasi harus feasible atau layak. Nah menurut Shinta untuk feasible itu demand harus jelas. Bagi Shinta demand di IKN tidak bisa datang hanya dari Aparatur Sipil Negara (ASN). “Tapi demand yang harus kita create karena (kalau) cuma ASN aja tidak memadai kalau gak hitung-hitungannya pasti gak masuk,” tamdasnya.
Sementara itu, pengusaha dan investor juga ingin memastikan fasilitas dasar seperti infrastuktur jalan dan konektivitas lainnya sudah terbangun. Dengan begitu, pengusaha dan investor bisa semakin mudah untuk berinvestasi di IKN. “Nah ini yang mungkin masih banyak butuh kejelasan dan saya rasa komitmen sangat tinggi dan pastinya political will sangat penting harus dilanjutkan. Kalau pemerintah masih tak pasti itu sangat tantangan besar pengusaha untuk mau berani berinvestasi,” tutupnya.
Sumber : CNBC Indonesia | Editor : Redaksi NSI
