NSI.com, JAKARTA – Atmosfer persaingan untuk berebut kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2024, sudah mulai dirasakan. Oleh karenanya, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Selasa (16/8), berpesan kepada semua yang akan berkompetisi mengutamakan persatuan dan meninggalkan strategi politik identitas hanya demi merebut kemenangan.
“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Jokowi di depan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2022.
Lanjut dikatakan Jokowi, demokrasi Indonesia harus semakin matang. Artinya, perbedaan pilihan tidak boleh membuat persatuan terkoyak. Pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya membuat masyarakat terpolarisasi hendaknya dapat dijadikan pelajaran. Semua pihak diminta mengevaluasi, tanpa menyalahkan yang lain. Sekeras apapun persaingan, persatuan nasional tak boleh dikorbankan.
“Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” ujar Jokowi.
Terkait apa yang disampaikan Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapan, seraya mengingatkan semua pihak untuk tetap rukun. Kerja sama, percaya pada pemimpin negara, dan tak mudah terprovokasi akan menjadi modal penting untuk menghadapi situasi tersebut.
“Dengan ketenangan, dengan kerja sama yang baik, gotong royong, sebagaimana kita berhasil menghadapi pandemi, insya Allah kita akan hadapi situasi yang akan datang,” ujar Prabowo.
Pengamat dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro ikut menanggapi, bahwa potensi politik identitas akan selalu ada di pemilu. Guna meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik. “Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali, apabila disuarakan para elite politik, terutama mereka yang akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang,” ucap Bawono.
Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi selain menyampaikan 5 agenda nasional untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Juga mengatakan, bahwa Indonesia memiliki beberapa modal kekuatan untuk mewujudkan agenda tersebut.
Kekuatan pertama, kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis global, termasuk mengendalikan pandemi Covid-19. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik, meskipun perekonomian dunia sedang bergejolak.
Kekuatan kedua, sumber daya alam yang melimpah. “Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri, agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional,” kata dia.
Kekuatan ketiga, bonus demografi dan kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Pada tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi Presiden G-20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. “Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional,” ujar Jokowi.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, mengatakan pesan disampaikan kepala negara, berangkat dari situasi dan kondisi kontestasi politik belakangan yang cenderung memecah belah, bahkan merusak sendi-sendi kebangsaan. “Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” ujar Juri.
Juri kembali mengatakan, politik identitas destruktif merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama, terutama menjelang momentum politik. Sebab, hal tersebut bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial, yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.
“Kepada siapa pesan itu diberikan? Kepada semua pihak, baik para elite politik maupun masyarakat umum. Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elite dalam berbagai level, yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” ujarnya.
Sumber : Republika.com | Editor : Redaksi NSI
