NSI.com, SAMARINDA – Pengembangan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada tahap I (pertama) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, per 16 Februari 2023 telah mencapai 69,67 persen. “Sedangkan untuk pengembangan lahan KIPP tahap kedua pada tanggal yang sama sudah tercapai 11,43 persen, namun secara total pembangunan fisik di IKN sudah 22,9 persen,” jelas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim di Samarinda, Senin (13/3).
Sebagaimana disebutkan Silvia, saat mengisi materi pada diskusi panel Sidang Tahunan Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (HIMPUNI) di Universitas Mulawarman Samarinda, capaian pembangunan di IKN 22,9 persen itu berasal dari sejumlah proyek yang saat ini terus berjalan. Yakni proyek pengendalian banjir Sanggai IA dengan capaian 15,44 persen, pembangunan Istana Presiden tercapai 6,65 persen, Bendungan Sepaku Semoi sudah 84,32 persen, jaringan pipa dan transmisi sungai Sepaku 87,73 persen, dan penyediaan air baku untuk persemaian Mentawir sudah 99,94 persen.
Pembangunan IKN, lanjut Silvi, ditetapkan 20 persen menggunakan dana dari APBN berupa sarana prasarana dasar, sedangkan selebihnya yang sebesar 80 persen dari investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun IKN, imbuhnya, tidak bisa hanya di kawasan inti yang diseriusi, tapi semua harus dibangun seiring, terutama di kawasan sekitar atau daerah penyangga, sehingga pemerintah daerah harus turut mendukung, seperti Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, terlebih Provinsi Kaltim.
“Dalam pembangunan IKN diperlukan konektivitas, sehingga ini nanti akan ada jalan tol yang menghubungkan dari IKN – Balikpapan – Samarinda, dan kawasan sekitarnya untuk konektivitas darat, kemudian ada juga konektivitas laut yang juga disiapkan,” katanya.
Saat ini, lanjut Silvi, prioritas pembangunan di IKN untuk hunian pekerja konstruksi, dengan fasilitas yang lengkap, termasuk tempat ibadah dan kantin sudah selesai 12 dari 22 unit tower yang akan dibangun, guna menampung sekitar 14.500 orang pekerja. “Untuk target pembangunan awal, pada 2022 hingga 2024 adalah membangun infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, dan perumahan, termasuk pemindahan tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk penduduk awal,” katanya.
Sumber : AntaraNews | Editor : Redaksi NSI
