NSI.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, menilai keberlanjutan pembangunan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menjadi kewenangan presiden terpilih di Pemilu 2024 untuk memutuskan diteruskan atau tidak. Termasuk, bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan, manakala terpilih menjadi presiden memiliki kewenangan dalam memutuskan terkait keberlanjutan pembangunan di era Jokowi. Terlebih, soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
“Tentu untuk bisa menjawab dan menentukan itu semua, ada pada kewenangan presiden terpilih nantinya. Di mana kalau Pak Anies jadi presiden, maka menjadi kewenangan Pak Anies. Kita sebagai partai pendukung, akan mendukung keputusan presiden terpilih,” kata Tobas panggilan akrabnya, saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).
Kendati demikian, sambung Tobas, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, sudah selayaknya dilanjutkan oleh presiden terpilih. Agar tidak terjadi, kemunduran dalam mencapai tujuan bernegara. “Tentu hal-hal yang sudah baik yang di lakukan pemerintahan Jokowi dapat dilanjutkan, kalau misalnya Pak Anies bisa menjadi presiden tentu kita juga ingin pembangunan yang berkesinambungan, tidak ganti presiden kemudian ganti kebijakan secara total, yang akhirnya kita tidak melangkah maju sesuai dengan target-target tujuan bernegara kita,” tegasnya.
Ditambahkan Tobas, ia meyakini, Anies akan bijaksana dalam menentukan terkait keberlanjutan pembangunan, jika terpilih menjadi presiden di 2024. “Tentu kita cukup yakin bahwa Pak Anies adalah yang seorang sangat bijak untuk bisa menentukan mana pembangunan-pembangunan yang masih berjalan harus dilanjutkan, dan mana mesti dievaulasi lagi,” ucap Tobas sembari menambahkan, meski bagaimana pun seorang presiden nantinya tentu perlu juga untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya.
Sumber: Alma Fikhasari/Merdeka.com | Editor : Redaksi NSI
