NSI.com, PENAJAM PASER UTARA – Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. PPU sebagai teras IKN diharapkan mampu menjadi penggerak dalam percepatan Reformasi Birokrasi Berdampak di IKN. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu(10/06). “Hari ini saya hadir karena tempat Bapak/Ibu ini akan jadi IKN. Di IKN nanti ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” pinta Menteri Anas, sebagaimana dilansir dari laman menpanrb.go.id.
Anas lebih lanjut mengatakan, sebagai Serambi Nusantara, Kabupaten PPU harus bisa menjadi pionir budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional di Kaltim. Dengan demikian, ASN di Kaltim harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan tekad yang kuat dari Sumber daya manusia (SDM) aparatur, sebagai motor penggerak birokrasi yang menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN yang dicita-citakan bersama. “ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,” imbuh Anas.
Lebih lanjut Anas menguraikan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, yaitu bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumpukan, serta harus lincah dan cepat. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dapat tercapai dengan penguatan pilar-pilar kerangka kerja pemerintahan berbasis digital, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemkab PPU harus turut mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi dalam birokrasi pemerintahan. Kompetensi pegawai harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi. Terkait hal ini Anas menekankan, Digital Reform menjadi kunci untuk melipatgandakan pencapaian Reformasi Birokrasi Berdampak. “Kalau digitalnya jalan, pertumbuhannya bukan deret ukur tapi eksponensial. Sehingga saya sangat berharap Penajam Paser Utara ini akan menjadi kabupaten paling maju di Kaltim kalau ini semua diterapkan,” harap Anas.
Pada kesempatan sama Bupati Penajam Paser Utara Hamdanmmengamini pernyataan Menteri Anas, terkait pentingnya penguatan SDM ASN dalam mempersiapkan diri untuk menjadi Serambi Nusantara. “Terima kasih Pak Menteri yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, bagaimana membangun suatu sistem yang baik dan efektif, sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi Serambi IKN,” pungkas Hamdam.
Usai memberikan arahan pada ASN Pemkab Penajam Paser Utara, Men PANRB langsung meninjau progres pembangunan IKN Nusantara, pada Sabtu (10/06). Menteri Anas dalam peninjauan tersebut mengapresiasi progres pembangunan IKN yang telah mencapai 29,27 persen. Progres positif tersebut diharapkan dapat terus berjalan dan diakselerasi dalam rangka menunjang skema pemindahan ASN yang dimulai pada 2024 nanti. Pada peninjauan ini Menteri Anas didampingi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol Donny Adityawarman.
Sumber : Redaksi NSI
