NSI.com, BALIKPAPAN – Meski otorita Ibu Kota Negara sudah ada, namun terkait penyelenggaraan sistem administrasi wilayah, masih terus digodok. Nantinya, administrasi perwilayahan di ibu kota negara baru itu, akan berbeda dengan wilayah administrasi yang sudah ada saat ini. Tak lagi berbentuk desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Melainkan ada sebutan bentuk administrasi baru yang belum pernah ada di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengungkapkan, dalam rancangan kajian bentuk wilayah yang disusun oleh Otorita IKN, ada sebutan lain untuk wilayah administrasi dalam IKN. Sesuatu yang berbeda dengan sebutan wilayah administrasi yang ada saat ini. Selain tidak berbentuk kecamatan, kelurahan, dan desa, juga tidak berupa distrik seperti di wilayah Otonomi Khusus Papua. “Kalau sama seperti hari ini, berarti bukan IKN. Sebutannya nanti, masih kami bahas soal itu semua. Setelah fix, Pak Presiden (Joko Widodo) yang akan mengumumkan,” jelas Thomas usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan Otorita IKN bersama sejumlah pemimpin redaksi (Pimred) media di Kaltim, pada Jumat (21/7/2023).
Untuk memantapkan kajian tersebut, Thomas menuturkan pekan ini Otorita IKN akan melakukan studi banding ke beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya. Salah satunya Australia. Di mana Negara Kanguru itu memindahkan ibu kota negaranya dari Melbourne ke Canberra pada 1927. “Hari Senin ini, saya ke Canberra. Kami akan lihat bagaimana pembagian wilayahnya. Karena itu merupakan hal yang urgent,” ucapnya.
Dikatakan, tahun depan ibu kota negara sudah pindah. “Makanya akan kita lihat, apakah nanti existing daerahnya seperti apa. Apakah ada kota administrasi atau kotanya beda. Itu semua akan kami kemas dalam kajian kami. Tahun ini selesai. Kami target November sudah selesai,” ungkap mantan direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara (Waskoban) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Alasan Canberra menjadi contoh ibu kota negara yang akan dikunjungi Otorita, karena dinilai memiliki ekosistem kota yang dibangun komplet. Sementara, Putrajaya di Malaysia hanya dipindahkan sebagai pusat pemerintahan. Sebagai informasi, negeri jiran itu memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, pada 1995. Pemindahan pusat pemerintahan Malaysia seluruhnya dilakukan pada 1999. “Makanya mau kami lihat. Karena IKN ini konsepnya forest city. Peluang selanjutnya yang akan dikunjungi adalah Brasil. Konsep kota sustainability forest city-nya seperti apa,” terang Thomas.
Selain itu, dalam rencana detail tata ruang (RDTR), ada sembilan wilayah perencanaan (WP) di dalam IKN. Yaitu WP1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP2 IKN Barat, WP3 IKN Selatan, WP4 IKN Timur-1, WP5 IKN Timur-2, WP6 IKN Utara, WP7 Simpang Samboja, WP8 Kuala Samboja, dan WP9 Muara Jawa.
Thomas mengungkapkan, tidak semua WP akan dipimpin oleh kepala wilayah. “Kami estimasi hanya akan dipimpin empat orang. Tidak masing-masing wilayah dipimpin oleh satu orang. Tapi, kami lihat luas wilayahnya dan jumlah penduduk. Mana yang perlu kita gabung. Saya kira kalau di Kemendagri itu penataan daerah. Itu saja yang kami lihat,” ungkapnya.
Mengenai nasib desa dan kelurahan di PPU, proses transisi ke wilayah administrasi IKN ya baru, diupayakan akan dilakukan dengan baik. Wilayah IKN meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) dan lima kecamatan di Kutai Kartanegara (Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, dan Samboja Barat).
Di dalamnya ada 32 kelurahan dan 22 desa. “Nasib desa saat proses transisi kita upayakan terjadi dengan baik. Karena layanan publik jangan sampai terganggu. Itu prioritas utama. Bagaimana kita mengemas masa transisi nanti dengan baik. Saya percepat dulu terkait dengan pembagian wilayah. Setelah itu, bagaimana perangkat SDM-nya, bagaimana kita bicara kewenangannya, akan kami diskusikan. Dalam bentuk kita akan coba menggabungkan itu,” tuturnya.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan, tengah mempersiapkan pembagian wilayah di ibu kota negara baru. “Tentu ada kajian-kajian yang sekarang sudah dilakukan,” katanya. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menambahkan, bahwa pemdasus di IKN akan mulai dilaksanakan pada awal 2024. Otorita IKN bakal menjalankan fungsi pelayanan sebagai pemerintah daerah pada Februari 2024. Termasuk memberikan layanan bagi warga yang bermukim di IKN, mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. “Februari tahun depan, kita sudah harus siap,” katanya.
Dengan dinamika Otorita IKN akan melangsungkan fungsi pemdasus, kata dia, tentunya akan ada perubahan pada kelembagaan. Terutama, pada susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di Otorita IKN. Otorita IKN ini memberikan pelayanan cepat dan tepat. Tak hanya itu, juga efektif dan efisien. Sehingga, akan banyak pemangkasan alur pelayanan dan alur birokrasi. (rom/k15)
Sumber : Kaltim Post | Editor : Redaksi NSI
