NSI.com, JAKARTA – Ketua KPU Hasyim Asyari dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) TNI – POLRI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Rabu (8/2) memaparkan Persiapan dan Kesiapan KPU dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Di depan peserta Hasyim menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab menjaga legitimasi institusi demokrasi dan transisi kekuasaan. Demikian dikemukakan Hasyim, sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, dalam Rapim yang mengangkat tema “”TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, digelar di Jakarta,
Hasyim lanjut mengatakan, prinsip pemilu secara global (guiding principle of election) meliputi independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efesiensi, dan profesionalisme serta pelayanan publik. Kemudian, sambung Hasyim, terdapat adanya 3 jenis/model konten disinformasi kepemiluan. Pertama, disinformasi Kepemiluan dapat terjadi pada kelompok rentan. Kedua, disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu. Ketiga, disinformasi yang mengaburkan informasi prosedur teknis kepemiluan.
Menghadapi hal itu, kata Hasyim, maka strategi yang dilakukan KPU RI dalam menangkal disinformasi kepemiluan adalah menampilkan cek fakta hoax kepemiluan di laman kpu.go.id, melakukan counter issue di media sosial KPU RI, melakukan nota kesepahaman dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, Kominfo, KPI, Dewan Pers, Asosiasi Media Siber (AMSI), platform media sosial, merilis informasi resmi (pers rilis) dan membagikannya ke media terverifikasi, membuat Bakohumas KPU, dan inovasi pelayanan informasi kepemiluan melalui PPID serta Podcast KPU RI.
Selain upaya tersebut, Hasyim juga berharap adanya dukungan TNI-Polri dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan pesta demokrasi tersebut. Hadir dalam acara Rapim TNI-Pilri antara lain Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo. Kemudian Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Wakil Mentri Pertahanan, M. Herindra.
Editor : Redaksi NSI
